RADARSUKABUMI.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, memberikan sorotan tajam terhadap pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Dia mengatakan, kinerja fiskal Jawa Barat tertinggal dibandingkan daerah lain seperti DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya semester awal tahun anggaran 2025.
Diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat memaparkan persentase pendapatan dan belanja daerah Semester I 2025.
Dalam paparannya, Tito menjelaskan bahwa persentase realisasi pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 57,43 persen, berada di atas Jawa Barat yang sebesar 44,72 persen.
“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” ujar Ono, Rabu (9/7/2025).
“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” ucap Ono.
Ono pun meminta Dedi Mulyadi untuk membuka ruang kepemimpinan yang lebih kolektif dan kolaboratif. Dia mengingatkan agar pengambilan keputusan tidak lagi bersifat individual.
“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” katanya.
Ono juga mendorong Gubernur membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, membuka ruang masukan dari bawah, dan mengaktifkan kembali peran teknokratik birokrasi.
“Bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata,” imbuh Ketua DPD PDI-P Jawa Barat.
Ono menegaskan kritik yang ia sampaikan bukan dalam konteks oposisi politik, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” ujarnya.
Dia berharap Gubernur segera merumuskan langkah strategis dalam refocusing anggaran semester kedua, meningkatkan kinerja OPD, serta memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD.
“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” tutup Ono. (***)
