Sekadar informasi, konflik antara DPP PKS dengan Fahri Hamzah dipicu oleh pemecatan sepihak DPP terhadap Fahri pada 2016. Fahri yang merasa keberatan kemudian menggugat pemecatannya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Wakil Ketua DPR itu menang pada tingkat pertama. PN Jakarta Selatan menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo alias tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
PKS pun diwajibkan membayar denda Rp 30 miliar. PKS kemudian melakukan upaya banding yang akhirnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Atas putusan banding itu, Fahri kini masih berstatus kader PKS, anggota DPR, dan Wakil Ketua DPR. Namun PKS tetap tidak mengakui posisi Fahri Hamzah sebagai kader partai berlogo bulan sabit kembar ini. (ce1/gwn/JPC)
