JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons pernyataan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin alias TKN Jokowi – Kiai Ma’ruf yang mewanti-wanti bahwa siapa yang berkeringat memenangkan pasangan calon (paslon) itu, maka dialah yang berhak mendapatkan kursi menteri. Zulkifli menegaskan bahwa dirinya sudah pasti tidak akan meminta kursi menteri kepada presiden terpilih Jokowi. “Ini kan MPR, MPR itu mengerti aturan, ya. Termasuk kami juga, justru tidak boleh minta-minta,” kata Zulkifli di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (18/7).
Mantan menteri kehutanan itu menegaskan bahwa berdasar ketentuan konstitusi, maka yang berdaulat adalah rakyat. Nah, kata Zulkifli, rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih Jokowi. Karena itu, Zulkifli memahami bahwa sudah menjadi hak presiden sepenuhnya untuk memutuskan siapa yang akan diangkat dan diberhentikan sebgaia menteri. “Itu sepenuhnya hak presiden. Ya itu haknya beliau sepenuhnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan agenda penting setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah mempererat lagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, kata Zulkifli, selama lebih delapan bulan masa kampanye dan pilpres, terjadi perbedaan pendapat yang tajam di masyarakat. “Sekarang saatnya ini menjahit merah putih, memperkuat persatuan dan dukung Pak Jokowi – Kiai Ma’ruf Amin sukses, agar sukses (memimpin) Republik Indonesia. Itulah tujuan semua partai politik. Nanti 2024 bertarung lagi silakan,” ujar dia.
Dia mengingatkan jangan sampai karena pemilu membuat bangsa menjadi pecah. Karena itu, dia mengajak untuk bersama-sama menyembuhkan luka yang ada karena pemilu. “Yuk kita obati, kita sembuhkan. Kalau bisa ikut bersama-sama memperkuat persatuan dan kebersamaan,” paparnya.
(boy/jpnn)
