JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mengincar posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Cukup posisi wakil ketua MPR saja. “Kalau dari Nasdem sendiri sudah sepakati Nasdem cukup menyiapkan salah satu pimpinan MPR, tidak perlu ketuanya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/8).
Nasdem mempercayakan posisi ketua kepada salah satu partai politik dan figur di KIK yang sudah berpengalaman memimpin MPR. Sebab, ujar Johnny, MPR berikutnya tidak saja sebagai lembaga politik biasa. Melainkan menjadi lembaga politik yang strategis karena ada kegiatan-kegiatan, program atau kebijakan strategis yang mau dilakukan. “Seperti amendemen UUD, kan sangat strategis ya,” tegasnya.
Dia menegaskan, yang dibutuhkan adalah pimpinan-pimpinan yang betul-betul memiliki kompetensi yang kuat, mampu melakukan lobi-lobi yang matang, punya perspektif terkait kehidupan kebangsaan. “Jadi, kami akan bentuk paket yang terbaik untuk MPR,” kata Johnny.
Lebih lanjut Johnny menjelaskan Nasdem ingin paket solid, dan menang. Karena itu, ujar dia, persoalan penentuan pimpinan MPR dari KIK akan diselesaikan secara mufakat. Menurut Johnny, salah satu dari partai koalisi tentu akan menjadi calon ketua MPR, yang lain wakil ketua. “Nasdem mengambil posisi sebagai calon wakil ketua dan mengajak rekan-rekan lain untuk calon yang pas, yang cocok sebagai ketua MPR,” jelasnya.
Dia menegaskan, sudah disepakati pula bahwa supaya KIK solid, penentuan formasi pimpinan MPR yang solid akan dibentuk bersama DPD. Johnny menambahkan, KIK memiliki 349 kursi untuk pimpinan MPR. Sementara, total yang diperlukan adalah 356 kursi, sehingga masih kurang tujuh. “Kami mempunyai banyak sahabat di DPD, karena itu kalau kami membentuk paketnya, pasti paketnya kuat dan potensi kemenangan sangat besar,” ujar anggota Komisi XI DPR itu.
Menurut Johnny, MPR merupakan lembaga pemusyawaratan, sehingga kalau paket yang terbentuk nanti sudah kuat tidak perlu lagi terjadi pemilihan secara voting. “Ya musyawarah saja untuk menetapkan paketnya,” tegasnya. Johnny menambahkan, KIK untuk sementara ini sepakat menyerahkan pada partai-partai koalisi menunjuk siapa calon pimpinan MPR. Menurut dia, persoalan itu akan dibicarakan di tingkat pimpinan parpol, dan diimplementasikan oleh pemimpin fraksi di MPR.
(boy/jpnn)
