Kesbangpol : Netralitas ASN di Pilkada Wajib

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Dody Rukman Meidianto Didampingi oleh Kabid Pengawasan Dini Daerah (Intelejen) Iyus Yusuf Hilmi

SUKABUMI — Jelang Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukabumi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukabumi agar bersikap netral tidak memihak kepada salah satu paslon pada Pilkada 2020 mendatang. Pasalnya, netralitas ASN diatur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Didalam aturan perundangan tersebut menyatakan seorang ASN harus netral dan tidak boleh terlibat dalam kampanye atau mempromosikan salah satu calon dalam pemilihan. Meskipun demikian, katanya, ASN tetap mempunyai hak yang sama dalam memilih pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang saat ini sudah dimulai tahapannya.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Dody Rukman Meidianto Didampingi oleh Kabid Pengawasan Dini Daerah Iyus Yusuf Hilmi mengatakan, potensi kerawanan kenetralan ASN sudah disosialisasikan, agar mereka bersifat netral.

“Saya rasa tidak akan terjadi, karena pola pikir mereka lebih maju sangat berbeda dengan masyarakat biasa. Meski saat ini ada beberapa petahana (bupati, wakil dan Sekda) yang digadang-gadang akan maju, saya rasa tidak akan ada pengaruh. Karena sampai saat ini ASN masih Netral, “jelas Dody kepada radar sukabumi, Jumat (19/06).

Namun, dirinya menambahkan yang dikhawatirkan adalah efek dari Pilpres kemarin yakni dengan akan membawa isu agama dan sukuisme. Dirinya menekankan kepada masyarakat bahwa pilkada bukan memilih imam tetapi pemimpin, perbedaan pilihan adalah hal yang wajar.

“Ya kami tidak mau pilkada disamakan dengan Pilpres, pilkada memilih pemimpin bukan memilih imam, pilkada adalah memilih pemimpin Kabupaten Sukabumi jangan mempersoalkan latar belakang atau saling menyerang antar pendukung dengan isu yang seperti dilakukan di Pilres, kita sama-sama warga Kabupaten Sukabumi, “terangnya.

Selain itu dirinya berharap, masyarakat bisa memahami hal-hal yang boleh atau tidak. Selain itu masyarakat mampu menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pesta demokrasi di daerah itu berjalan demokratis, baik, lancar, aman dan nyaman. “Kami ingin melalui kegiatan ini terjalin sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan dalam menciptakan pilkada yang demokratis,” katanya.

Dia berharap melalui kerja sama lintas sektor bisa ikut berperan dalam mewujudkan pemilu demokratis sekaligus bisa bersama-sama menumbuhkan kesadaran berpolitik para pemilih. “Kedewasaan berpolitik penting agar bangsa ini tidak terpecah belah dan yang terpenting harus menjaga persatuan dan kesatuan,”tandasnya. (hnd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *