SUKABUMI – Jelang debat publik pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima masukan pertanyaan dari masyarakat.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM pada KPU Kota Sukabumi, Seni Soniangsih mengajak masyarakat agar memberikan masukan pertanyaan untuk debat publik.
“Syarat dan ketentuan pertanyaan wajib sesuai dengan tema, pertama yaitu soal lingkungan dan tata ruang. Kedua investasi dan potensi ekonomi unggulan, ketiga terkait penguatan infrastruktur,” ujar Seni Soniasih, pada Senin (4/11).
Selanjutnya yang keempat yaitu berkaitan tentang pelayanan sosial dan pemajuan kebudayaan, kelima peningkatan kualitas SDM, keenam reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat.
“Terakhir atau ketujuh berkaitan dengan pluralisme dan toleransi beragama. Maka dari itu, KPU mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Batas akhir sampai hari tanggal 5 November 2024,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno mengungkapkan, awalnya debat publik akan dilaksanakan pada Rabu 30 Oktober, namun diundur menjadi hari Jumat 8 November 2024.
“Ya, debat publik sementara kita agendakan di tanggal 8 November. Sebelumnya kan sempat secara tentatif itu kami merencanakan di tanggal 30 Oktober,” kata Imam kepada wartawan, belum lama ini.
Ia menjelaskan, perpindahan jadwal debat publik disebabkan beberapa faktor. Satu di antaranya ada kegiatan KPU RI yang harus dihadiri seluruh komisi.
“Karena ada beberapa kegiatan secara nasional yang harus dihadiri oleh kami semua, sehingga tidak memungkinkan maka kami (pindahkan) ke tanggal 8,” ucapnya.
Pihaknya memohon doa agar dapat menyiapkan debat publik dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa menjadi salah satu sarana untuk sosialisasi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk lebih mengenal kepada calonnya.
“Terkait panelis debat publik yang akan memberikan pertanyaan sudah mengantongi beberapa nama dari kalangan akademisi dan praktisi. Para panelis harus memiliki wawasan seputar tema yang ditentukan dalam debat publik sehingga memperkaya jalannya debat,” tandasnya.
