Heri Gunawan : Mega Infrastruktur Jabar Harus Jawab Ketimpangan Ekonomi

  • Whatsapp

Pembangunan Mega infrastuktur di Jawa Barat harus mampu mengungkit peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ini karena pembangunan infrastruktur sangat berperan siginfikan terhadap perkembangan perekonomian di Jawa barat. Beberapa mega proyek yang ada di Jawa Barat, Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, sampai jaringan kereta api yang akan dibangun di Jawa Barat diharapkan nantinya bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

Demikian dikatakan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan saat Diskusi Publik dalam tema ‘Mendorong Berkembangnya Sektor Ekonomi Potensial yang Berdaya Saing Tinggi Melalui Peningkatan dan Pemerataan Kapasitas Infrastruktur di Bandung.

Heri Gunawan menegaskan, semestinya peningkatan kapasitas infrastruktur Jawa Barat harus tetap memperhatikan ‘core competence’ masing-masing wilayah. Seperti halnya, Karawang dan Bekasi yang memang selama ini menjadi pusat industri.

Selanjutnya, Bandung sebagai pusat pengembagan ekonomi kreatif dan Sukabumi sebagai pusat ketahanan pangan Jawa Barat.

” Nah pengembangan disetiap wilayah itu, harus diperhatikan juga dari sisi infrastrukturnya. Jangan terjadi ketimpangan, sumber daya alam diwilayah itu sangat potensial tapi sarana infrastruktur tidak memadai, itu menjadi permasalahan,” tandas Heri Gunawan diskusi publik di Hotel intercontinental Bandung bersama Menko Maritim, Gubernur BI, Gubernur Jabar, Menteri Perundustrian dan Menteri PUPERA, dengan moderator Rektor ITB.

Selain itu, dari sisi kualitas infrastruktur harus merata dan terintegrasi. Artinya beberapa pembangunan megaproyek di Jawa Barat seperti Bandara Kertajati senilai Rp 5 tiliun di Majalengka, Pelabuhan Patimban senilai Rp 43 triliun di Subang, jaringan kereta api (KA) cepat (high speed railway/ HSR) Jakarta-Bandung senilai Rp 66,3 triliun, dan KA ringan (light rail Iran-sit/LRT) Bandung Raya harus mampu menjawab ketimpangan ekonomi Jawa Barat yang masih sangat lebar. ” Ketika itu sudah terwujud tentunya harus bisa memberikan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi ketimpangan masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Lanjut Anggota Komisi XI ini, menyinggung soal investasi yang lebih merata. Secara spasial, pangsa penyaluran terbesar baik untuk PMA maupun PMDN pada triwulan I 2017 masih tertuju paling besar di daerah kawasan industri.

” Contohnya, di , tahun 2017, masih didominasi oleh daerah Karawang dengan pangsa PMA sebesar 41,0% dan pangsa PMDN sebesar 34,5% dan Kab. Bekasi sebesar 30,3%. Artinya investasi harus bisa menyeluruh disetiap daerah,” jelasnya.

Pria akrab disapa HG itu, menilai pembangunan tak bisa lepas dari peran investasi. Lebih-lebih, ke depan, sektor keuangan dan investasi dipastikan akan menjadi tulang punggung pembangunan. ” ini mestinya bisa dijawab oleh pemerintah dan rakyat Jawa Barat dalam rangka maksimalisasi tugas-tugas pembangunan ekonomi potensialnya,” ujarnya.

Begitupun permasalahan lainnya, dengan pembangunan infrastruktur itu semestinya bisa memperhatikan persoalan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Selatan Jawa Barat. Tidak ada ketimpangan wilayah antara Utara dan Selatan. ” Itu merupakan PR yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, saat ini kondisi wilayah selatan dan utara masih timpang,” ucapnya.

Hergun melihat bahwa ketimpangan tersebut tak lepas dari adanya ketimpangan ketersediaan infrastruktur. Belum lagi, dalam beberapa dekade terakhir, struktur perekonomian Jawa Barat bergeser dari sektor Pertanian-Kehutanan-Perikanan ke Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran.

” Itu bisa dilihat dari rata-rata kontribusi sektor Pertanian-Kehutanan-Perikanan yang hanya 8,86 persen. Bandingkan dengan rata-rata industri pengolahan sebesar 43,12 persen dan perdagangan besar dan eceran 15,48 persen,” jelasnya.

Untuk itu dalam upaya menjawab pembangunan infrastruktur mega proyek yang masih terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi, HG Berharap dibutuhkan komitmen pihak-pihak terkait dibarengi dengan dukungan dari setiap elemen masyarakat.

” Baik itu Koordinasi yang baik antar sejumlah pihak, utamanya antara pemerintah pusat dan daerah, juga formulasi yang tepat dari pembiayaan disamping hal terkait dengan tanah dan ketersediaannya,” pungkasnya. (ikbal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *