Golkar Gerindra Jalin Kemesraan, DPD : Ada Peluang Berkoalisi

JALIN KEMESRAAN : Momen pertemuan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang digelar tertutup.

SUKABUMI — Senin (6/7) sore Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengadakan pertemuan. Berdasarkan berita yang dikutif dari Jawapos (jaringan radar sukabumi) selain membahas soal kebangsaan, keduanya juga berbicara soal koalisi kedua partai politik pada sejumlah perhelatan Pilkada serentak 2020.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk pembahasan soal pilada 2020, namun belum tentu secara detail untuk didaerah. “Belum tentu terkomunikasikan (pilkada Kabupaten Sukabumi red), tapi tidak menutup kemungkinan pembicaraanya lebih global misal pilkada yang ada di Jawa Barat termasuk didalamnya Kabupaten Sukabumi, “jelasnya.

Bacaan Lainnya

Saat ini, Golkar masih terbuka untuk berkoalisi misalnya dengan Gerindra PAN dan parpol lain yang belum menyatakan sikap untuk pilkada 2020 mendatang. “Tidak menutup kemungkinan, dengan Gerindra mungkin PAN juga mungkin, PKB mungkin. Yang tidak mungkin itu adalah dengan PPP dan PDIP karena mereka sudah menyatakan sikap, “jelasnya.

Yang pasti, Golkar Kabupaten Sukabumi sudah menyampaikan hasil kerja di daerah ke Provinsi dan DPP, artinya peluang-peluang itu masih terbuka. Apalagi dengan melihat adanya pertemuan ketua umum diantara Golkar dan Gerindra sangatlah mungkin, pasalnya yang menentukan untuk berkoalisi keputusannya semua ada di DPP. “Gini, kan yang memutuskan siapa berkoalisi dan siapa yang diusung itu DPP, jika DPP menentukan berkoalisi kami kader didaerah pasti Fatsun, “terangnya.

Lebih lanjut saat ditanya soal potensi kader berkhianat dirinya menegaskan, bahwa Golkar memiliki aturan partai ketika DPP sudah memutuskan maka dengan tidak langsung seluruh kader harus fatsun atas keputusan tersebut apapun itu, jika tidak maka ada aturan partai yang akan berlaku. “Kita fatsun, apapun keputusan partai, jika tidak ada sanksi yang menunggu, artinya bukan berbicara aturan secara pribadi tetapi secara organisasi ketika tidak fatsun maka akan ada sanksi teguran hingga sanksi pemecatan. Jika tidak disiplin, maka kami bersikap, “tegasnya. (hnd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *