Akan tetapi kata Andrianto, kualitas demokrasi Indonesia tidak semakin baik. Hal itu dapat terlihat dengan ngototnya rezim untuk mempertahankan Presidential Threshold (PT) 20 persen.
“Biaya Pemilu pun makin selangit sudah di putus Rp 76 triliun. Angka yang besar 40 kali lipat biaya Pemilu 99 yang masih terbaik setelah Pemilu 1955. Kini rakyat berharap ada kekuatan perubahan yang bisa kembali meluruskan reformasi yang makin tergerus di era Jokowi ini,” tutur Andrianto.
“Di tengah ancaman krisis ekonomi yang kian jelang, semoga bisa terwujud sehingga pemilu bisa selekasnya dengan aturan main yang kontributif terhadap kemauan rakyat yang ingin presiden tidak lagi modal pencitraan yang disokong oligarki. Harus terwujud dengan nol persen PT dan penyelenggaran pemilu seperti tahun 99 ada wakil parpol. Kalau bisa cepat makin baik kenapa tidak?” pungkas Andrianto.(*)
