“Pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku, telah menyalahgunakan kepercayaan publik. Sehingga perlu mitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang,” kata Ali.
Untuk itu, KPK konsisten menuntut pidana tambahan pencabutan hak politik, sekalipun sejauh ini majelis hakim menjatuhkan putusan mencabut hak untuk tidak dipilih dalam jabatan publik bagi para koruptor rata-rata tiga tahunan setelah menjalani pidana pokok.
“Untuk itu, sebagai bagian efek jera, dalam penentuan syarat pencalonan anggota legislatif sudah seharusnya penyelenggara Pemilu mengikuti norma sebagaimana putusan MK yang mensyaratkan bakal calon telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidananya,” pungkas Ali.(*)
