3 Anggota DPR Tersandung Korupsi, Pengamat : KPK Harus Usut Tuntas 

  • Whatsapp
Gedung DPR RI

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali lagi tersandung pemasalahan korupsi , kurang dari 6 bulan ketiga anggotanya tersandung permasalahan tersebut.

Pertama, pada bulan Agustus satu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat digelandang ke Gedung Merah Putih karena dugaan korupsi jual beli jabatan di Probolinggo

Bacaan Lainnya

Kedua, baru sepekan lalu Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Alex Noerdin yang juga tersandung kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 dan langsung ditahan.

Lalu, selisih hari Wakil Ketua DPR dari Partai berlogo Pohon Beringin kembali digelandang ke KPK akibat dugaan korupsi yang selama ini sudah disidik oleh penyidik lembaga anti rasuah Indonesia tersebut.

Merespon hal tersebut, Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengaku tidak kaget akan sejumlah dewan yang masih tersandung kasus korupsi hingga saat ini.

“Kasus korupsi di DPR bukan kali yang pertama, sangat mungkin hal ini menjadi praktek lazim sehingga bukan saja mereka yang terlibat tapi orang disekitarnya juga,” kata Lucius di Jakarta, Minggu (26/9/2021)

Lucius pun menyampaikan, ada baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan dugaan kasus korupsi kearah kolega ataupun ruang lingkup tersangka bukan hanya dilingkungan keluarga tapi juga lainnya.

” Sangat besar kemungkinan dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan yang ada,” terangnya.

Terlebih Lucius menambahkan di ruang lingkup DPR sendiri sering kali menghambur-hamburkan uang rakyat yang tentunya fungsinya kurang bermanfaat bagi rakyat justru menguntungkam anggota atau pejabat didalamnya.

Sebagai contoh, DPR diam-diam tengah membangun proyek security sistem dengan nilai yang cukup fantastis, sekitar Rp 58.349.745.700,40 Miliar. Berdasarkan data lpse dpr, proyek ini menggunakan dana APBN 2021.

Dalam website lpse dpr tersebut dijelaskan bahwa tender proyek itu sudah selesai dilaksanakan dengan nilai Rp56 miliar.

“Apa sih urgensi pembangunan security sistem gedung DPR ini untuk saat ini? Inikan lagi situasi pandemi, kok jadi parah begini,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada wartawan.

Ditambahkannya, belum lagi proses lelang jabatan yang ramai menjadi pembicaraan karena prosesnya diduga banyak pemasalahan.

“DPR harus segera membatalkan pekerjaan ada karena tidak membawa kesejahteraan rakyat justru sebaliknya yang semakin kaya ialah pejabat dan dewannya,” pungkasnya.

Desak KPK

Terpisah, Ketua Forum PDMI Arif hidayat juga menyebutkan banyak keanehan di lingkungan DPR RI. Keanehan tersebut terjadi pasca Indra Iskandar menjabat sebagai Sekjen DPR RI.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *