Permasalahan lainnya adalah minimnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dekat dengan kawasan pemukiman buruh atau kawasan industri.
Ruang gerak buruh untuk mencoblos apabila para buruh tersebut ingin bekerja lagi seusai memilih jadi sulit. Selain itu sosialisasi yang dilakukan KPU masih sangat minim, sehingga masih banyak buruh yang belum mengetahui pelaksanaan Pilkada Serentak.
Atas permasalahan tersebut Labor Institute Indonesia mendesak segera dikeluarkan PP atau Perpres sebagai dasar hukum Pilkada Serentak 2018 sebagai hari libur. Selain itu mengimbau KPU agar menambah TPS di kawasan industri.
“Kami juga mendorong agar para buruh atau pekerja dapat menjalankan hak politiknya untuk memilih dan kepada para pengusaha untuk memberikan izin buruhnya tidak bekerja ketika Pilkada Serentak,” tukas Andy.
(dem)
