BEKASI – Terkait pemberitaan tentang maraknya dugaan pungutan liar (Pungli) di sejumlah SMA Negeri di Kota Bekasi, membuat I Made Supriatna selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) wilayah III, memberikan tanggapan.
Ditegaskan Made, soal pemberitaan dugaan pungli khususnya di SMA Negeri 5, 6, 17, 18 Kota Bekasi, adalah tidak benar. “Tidak ada pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah di wilayah Kota Bekasi,” ujarnya, dikutip laman Disdik Jabar.
Sedangkan untuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOPD) telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, terangnya.
“Untuk pengelolaan dana BOS dan BOPD pun sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah dilaporkan langsung pada aplikasi ARKAS (BOS) dan SIPB (BOPD),” ujar Made, Kamis (21/3/2024).
Kemudian, lanjutnya, terkait penggalangan dana baik dari orang tua murid maupun pihak ketiga dalam bentuk sumbangan, hal tersebut untuk mendukung peningkatan mutu dan layanan pendidikan di sekolah.
“Sumbangan dari orang tua murid ini digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran dalam RKAS yang tidak dapat dipenuhi oleh BOS dan BOPD,” katanya..
Sumbangan yang diberikan ke sekolah pun, sudah berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan dalam rapat dengan orang tua siswa, dengan nominal berdasarkan kesanggupan orang tua murid, tukasnya.
“Sebelum dilaksanakan rapat orang tua, komite sekolah juga sudah berkoordinasi dengan kami dan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Made juga menegaskan, untuk besaran sumbangan pun diserahkan kepada orang tua murid sesuai kemampuan, tidak ada paksaan ataupun tekanan.
“Semua murid mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada pembeda antara yang memberikan sumbangan atau tidak,” pungkasnya. (Ron/Yul)
