Sekolah Swasta di Kota Sukabumi Kekurangan Murid, Komitmen Pemerintah Dinanti

BMPS Kota Sukabumi
Diskusi panel yang di gelar oleh BMPS dengan mengusung tema Dinamika Pendidikan Perguruan Swasta Hari Ini dan ke Depan, Senin (1/8).

SUKABUMI – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini masih diwarnai banyak persoalan. Salah satunya soal ketidaksesuaian jumlah siswa yang masuk dengan daya tampung sekolah khususnya di sekolah negeri, sehingga berdampak pada sekolah-sekolah swasta yang kekurangan murid.

Kasus sekolah swasta kekurangan murid di Kota Sukabumi itu seperti fenomena gunung es. Sebab kondisi serupa juga terjadi tahun-tahun sebelumya. Tentunya sekolah swasta butuh komitmen pemerintah.

Bacaan Lainnya

Hal itu menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi panel yang di gelar oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dengan mengusung tema Dinamika Pendidikan Perguruan Swasta Hari Ini dan ke Depan.

Turut hadir FKKS SMA, FKKS SMK, FKKS SMP, Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Kepala KCD Wilayah V Jabar dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Diskusi panel yang dilaksanakan di kantor Yayasan Mardi Waluya Kota Sukabumi, Senin (1/8) untuk membahas masukan tentang nasib sekolah swasta hari ini dan di tahun depan.

Ketua BMPS Kota Sukabumi Asep Deni mengatakan, sikap pemerintah terhadap sekolah swasta harus jelas terkait kebijakan penerimaan siswa baru jangan sampai pemerintah seperti menganaktirikan sekolah swasta.

“Soal PPDB tentunya ini menjadi sebuah hal yang terus terulang setiap tahunnya, untuk itu perlu setidaknya pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggota dewan DPRD komisi 3, KCD yang membawahi SMA/SMK serta oganisasi yayasan pemilik sekolah swasta untuk duduk bersama membahas tentang permasalahan ini,” terang Asep Deni kepada Radar Sukabumi, Senin (1/8).

Ada beberapa yang menjadi catatan penting yang perlu digaris bawahi terkait peran perguruan swasta dalam sistem pendidikan nasional.

“Ada tiga catatan penting yang kami bahas disini, tentang PPDB yang masih banyak kecurangan dan juga praktik kotor khususnya di PPDB sekolah negeri sehingga ini berdampak pada kami sekolah swasta khususnya penurunan jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta,” katanya.

Lalu masih adanya tanggapan dari masyarakat tentang adanya “Sekolah Favorit” dimana masih banyaknya masyarakat yang berfikir jika bersekolah di sekolah favorit maka menjadi sebuah keusuksesan.

“Dan terakhir tentunya akhir dari diskusi ini harus ada dukungan dari semua pihak termasuk pemangku kebijakan, disini hadir anggota dewan sebagai jembatan aspirasi rakyat, kemudian KCD yang membawahi SMA dan SMK dan Disdikbud yang membawahi SD dan SMP soal adanya soal keadilan dan pemerataan bagi sekolah swasta ,” tegasnya.

Dikatakan Asep, hasil diskusi ini bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan yang memang memiliki otoritas.

Sementara itu, Kepala KCD Wilayah V Jawa Barat, Nonong Winarni mengaku untuk PPDB saat ini masih banyak kekurangan, namun menurutnya masalah kekurang siswa tersebut ada pada jumlah angka kwantitas setiap tahun yang semakin berkurang.

Misalnya untuk jumlah siswa yang melanjutkan ke SD jumlahnya sedikit dan begitu juga untuk SMP sedikit. Tahun ini saja lulusan SMP ada sekitar 6000 siswa yang terdiri jumlah lulusan SMP, MTs dan paket B yang pada akhirnya akan berantai juga untuk kandidat calon siswa SMA dan SMK yang akan semakin berkurang juga ditambah dengan adanya PPDB yang terdiri dari negeri dan swasta setelah dikurangi negeri.

Maka lanjut Nonong, dari sisi kwantitas sebenarnya masih ada 2000 peserta didik yang bisa masuk ke sekolah swasta. Namun di tambahkan Nonong tentunya masalah ini bukan hanya sebatas kwantitas saja tetapi juga bagaimana pihak-pihak sekolah swasta berupaya keluar dari zona yang selama ini mereka gunakan dalam artian mereka harus memberikan pelayanan yang terbaiknya memberikan sesuatu yang unik sehingga bisa meraih kepercayaan dari masyarakat.

“Melihat fenomena tadi hari ini sekolah swasta ada penurunan jumlah siswa maka kita harus realistis lulusan SMP, MTs dan paket B yang akan menjadi calon siswa baru di SMA dan SMK. Nah seharusnya kita menghitungnya dari sana, kita sudah selesai menghitung itu melihat kandidat yang tidak terlalu banyak seharusnya masing-masing sekolah mulai menyiapkan sekolahnya masing-masing bagaimana membangun kepercayaan masyarakat,” terangnya.

Namun meski begitu ia berharap kedepan sistem PPDB ini akan ada perbaikan-perbaikan untuk lebih baik lagi.

Sementara itu Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi III Gagan Rachman Suparman mengatakan, permasalahan ini menjadi “PR” bagi semua pihak karena bagaimana hasil PPDB tahun ini, untuk sekolah swasta telihat jomblang juga.

” Untuk itu, komisi III mendorong keseimbangan antara sekolah swasta dan negeri dalam keseimbangan khususnya siswa baru,” singkatnya. (wdy)

Pos terkait