JAKARTA – Pengamat dan Praktisi Pendidikan Abad 21 Indra Charismiadji memberikan apresiasi atas program bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS.
Bantuan berupa dana tunai Rp1,8 juta itu bisa membantu masalah berkurangnya pendapatan mereka, akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“BSU Rp3,6 triliun untuk 2 juta lebih pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS patut diapresiasi. Ini bisa mengatasi masalah berkurangnya penghasilan honorer ini,” kata Indra dalam pesan elektroniknya, Rabu (18/11).
Indra yang biasanya memberikan kritik pedas untuk Nadiem Makarim, kali ini memberikan pujian akan kebijakan tersebut.
Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Namun, dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, pemerintah diharapkan segera membenahi tata kelola guru yang distribusinya belum merata dan peningkatan kapasitasnya pun harus menjadi prioritas.
Data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 17% dari tahun 1999. Sedangkan guru PNS mengalami pertumbuhan sebesar 23 persen, dan guru honorer mengalami pertumbuhan sebanyak 860 persen.
Hal ini menunjukkan pertumbuhan jumlah guru jauh lebih besar dari siswa. Itu pula yang membuat rasio guru siswa di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dan jauh di atas negara-negara maju. Besarnya jumlah guru akan berakibat besarnya anggaran. Indra menyitir sebuah kajian dari Bank Dunia yang menunjukkan rasio guru dan siswa berpengaruh pada besarnya anggaran. Namun tidak berpengaruh pada hasil pembelajaran apabila jumlahnya di bawah 1:32.
Saat ini Indonesia berada pada rasio 1:16 sedangkan rata-rata dunia berada pada rasio 1:22. Sementara itu hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) juga belum menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil tahun 2019 Kemendikbud mencatat bahwa rerata nila UKG guru tingkat SD berada pada angka 54,8 persen, 58,6 persen untuk SMP, 62,3 persen untuk SMA, dan 58,4 persen untuk SMK.
Semuanya berujung pada rendahnya mutu pendidikan Indonesia seperti yang tampak dalam skor Program International Student Assessment (PISA).
“Dari data tersebut membuktikan luar biasa sekali pertumbuhan jumlah guru honorer di Indonesia. Sayangnya kualitasnya sangat rendah. Padahal keberadaan guru honorer ini berdampak pada beban anggaran negara,” tegas direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia ini.
Saat ini pemerintah bersama DPR sedang menyusun peta jalan pendidikan Indonesia sebagai dasar revisi Undang Undang Sistem Pendiikan Nasional. Dia berharap semoga ada pembenahan tata kelola guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas dalam pembahasan sebagai faktor utama dalam program pembangunan SDM unggul. (esy/jpnn)
