BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri,” papar Pandu.
Hambatan lain adalah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing.
“Jadi, permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK. Bagaimana industri mau mempekerjakan mereka, jika mereka tidak punya kemampuan mumpuni yang sesuai standar industri,” beber Pandu.
Untuk itu, penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing.
“Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Pemerintah daerah lah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini karena mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya,” demikian Pandu.
(wah)
