PENDIDIKAN

Kisruh PPDB Sistem Zonasi, Para Kepala Desa Juga Ikut Pusing

SIDOARJO, RADARSUKABUMI.com – Belakangan ini semakin kencang protes terhadap sistem zonasi dalam PPDB tahun pelajaran 2019-2020.

Bahkan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Krian melayangkan surat kepada camat Krian. Isinya meminta sistem zonasi dihentikan. Dewan Pendidikan Sidoarjo juga kebanjiran pengaduan. Orang tua resah.

FKKD melontarkan sebelas poin pokok protes. Intinya, anak-anak yang rumahnya jauh tidak bisa masuk sekolah negeri.

Menurut Ketua FKKD Krian Kunadi, banyak siswa yang tidak diterima. Padahal, nilai mereka bagus. “Warga kami gaduh,” ungkap Kades Sidomulyo tersebut.

Dia berharap surat protes itu ditindaklanjuti. Sebab, keluhan datang dari berbagai desa se-Kecamatan Krian.

Intinya, sistem zonasi merugikan anak. Warganya resah. Sistem itu juga berpotensi terbitnya surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan kenyataan. “Bukan hanya SMA, tetapi juga SMP,” tegas Kunadi.

Selain melalui kepala desa, orang tua meluapkan kekecewaan mereka lewat dewan pendidikan.

“Saat ini masyarakat belum bisa menerima,” kata Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Musahili.

Tujuan sistem zonasi ialah pemerataan pendidikan. Kenyataan di lapangan tidak demikian. Sebab, jumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo masih terbatas.

Misalnya, SMA negeri. Anak dari Tulangan, Sukodono, dan kecamatan lain yang tidak punya SMAN tidak mungkin bisa bersekolah di SMA negeri.

“Sampai kapan pun tidak akan bisa diterima,” katanya.

Orang tua, lanjut Musahili, sampai nangis-nangis. Bahkan, mau demonstrasi. Menurut dia, seharusnya jumlah dan kualitas SMA merata dulu. Akibat sistem zonasi, sekolah yang sudah sangat bisa menurun.

Musahili juga menyoroti surat keterangan domisili. Penduduk Sidoarjo itu urban. Banyak pendatang atau warga pindahan.

Harits Urdha, salah satunya. Saat ini dia tinggal di Desa Sidokerto, Buduran. Namun, alamat di kartu keluarga (KK) masih Sedati.

“Di Sedati nggak ada SMAN. Jadi, daftarnya ke SMAN 1 Gedangan yang paling dekat,” kata alumnus SMPN 2 Sidoarjo itu.

Masalahnya, SMAN 1 Gedangan juga masih jauh dari Buduran. Harist memilih mendaftarkan anaknya ke SMA swasta dulu.

“Jaga-jaga kalau di swasta juga penuh,” katanya. Baru hari ini dia mendaftar ke SMAN negeri. “Nyoba saja. Kali saja masuk. Tapi, kalau dilihat dari jaraknya ya mustahil,” katanya.

(uzi/roz/jpnn/izo/rs)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button