Mts yang berada di perbatasan kota/kabupaten Sukabumi dan memiliki 12 orang staf ini, hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 4 juta dalam sebulannya. Rata-rata, setiap guru dan staf hanya menerima gaji Rp 200-300 ribu rupiah.
“Alhamdulillah, semua staf dan guru ikhlas. Bahkan ada lulusan strata dua dan lulusan sekolah Turki rela mengabdikan dan mengamalkan ilmunya disini. Rata-rata dalam setiap bulan, sekolah hanya bisa memberi pengganti ongkos saja Rp 200-300 ribu rupiah,” sebutnya.
Sementara itu, Azizah (14), siswi kelas IX Mts Al-Ikhlas mengaku was-was saat menjalani proses belajar mengajar karena bangku yang didudukinya mulai rapuh. Walaupun begitu, dirinya tetap semangat untuk menimba ilmu di sekolah tersebut. “Iya, saya takut pak. Karena udah mulai pada rusak. Terus kami harus berdesakan karena bangkunya kurang,” lirihnya.
Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Sukabumi, Endang Imam mengatakan, dampak penerapan zonasi di PPDB yang diterapkan disejumlah sekolah SMP/MTs hingga SMA/SMK ini, sangat dirasakan oleh sejumlah sekolah-sekolah swasta.
Menurutnya, dampak sistem tersebut banyak sekolah yang kekurang muridnya, bahkan ada sekolah swasta yang hingga saat ini hanya baru menerima pendaftaran kurang dari 10 murid. Menurutnya, kondisi tersebut sangat miris.
“Kalau saya amati, sebenarnya sudah dari 10 tahun terakhir ini pemerintah mencoba ‘membunuh’ sekolah swasta dengan cara berbagai program sekolah salah satunya yang sekarang zonasi ini. Dampaknya lebih parah kepada kami-kami ini yang memiliki yayasan sekolah swasta,” keluhnya.
