SUKABUMI – Pemerintah Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terus menggenjot realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026. Berbagai inovasi pelayanan dilakukan dengan mendekatkan akses pembayaran pajak kepada masyarakat melalui layanan di Posyandu, Pos RW, hingga outlet pelayanan di kantor kelurahan.
Lurah Subangjaya, Jumyati, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 terdapat sebanyak 5.247 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan target PBB-P2 mencapai Rp647.300.000. Hingga Juni 2026, realisasi PBB-P2 telah mencapai Rp359.044.500 atau sekitar 56 persen dari total target tahunan.
Bahkan, khusus bulan Juni, realisasi pembayaran mencapai Rp64.312.874 atau 128 persen dari target bulanan sebesar Rp49.858.091.
“Alhamdulillah, untuk bulan Juni kita sudah melampaui target. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya capaiannya bisa terus meningkat,” kata Jumyati, Selasa (21/7).
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari strategi jemput bola yang dilakukan kelurahan. Warga tidak harus selalu datang ke kantor kelurahan, karena pembayaran pajak juga bisa dilakukan melalui kegiatan Posyandu, Pos RW, maupun pelayanan khusus yang disiapkan.
“Kita mencoba mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain di Posyandu, kita juga menerima permohonan dari para ketua RW untuk membuka layanan pembayaran pajak. Istilahnya kita jemput bola,” jelasnya.
Selain itu, kelurahan juga menyediakan outlet pembayaran PBB di kantor kelurahan dan area perpustakaan, sehingga masyarakat dapat membayar pajak bersamaan dengan pengurusan administrasi lainnya.
Langkah jemput bola ini dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang harus mengeluarkan biaya transportasi untuk membayar pajak dengan nominal relatif kecil. Dengan mendekatkan layanan ke lingkungan warga, pembayaran PBB diharapkan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Meski demikian, optimalisasi PBB-P2 masih menghadapi kendala. Dari 5.247 SPPT, sekitar 250 wajib pajak belum ditemukan karena berada di luar kota. Selain itu, terdapat sekitar 50 SPPT yang lahannya telah dibeli untuk pembangunan Tol Bocimi, namun belum seluruhnya dilakukan proses balik nama.
