Endang yang juga merupakan Ketua BMPS II Jawa Barat ini menuturkan, selama 10 tahun terakhir jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah-sekolah swasta terus berkurang. Bahkan tahun ini, pengurangannya hampir 90 persen.
“Sedih sekali saya melihatnya. Bahkan saya melihat laporan dari sejumlah kepala sekolah swasta, banyak yang turun drastis seperti misalnya salah satu SMA di Kota Sukabumi biasanya bisa menerima 4-5 kelas, kini hanya 1 kelas. Bahkan ada yang sampai tidak punya murid sekalipun,” ucapnya.
Ia pun sangat menyesalkan adanya aturan baru yang di buat oleh pemerintah. Lantaran, sistem zonasi tidak adil bagi sekolah swasta. Dari data yang ada untuk sekolah swasta di Kota Sukabumi, SMA berjumlah 12 sekolah, SMK 28 dan SMP 24 sekolah.
“Sudah ada 4 sekolah bahkan yang sudah tutup karena tidak memiliki murid. Yah saya rasa sekarang juga bakal banyak sekolah swasta yang tutup lagi kalau seperti ini terus,” imbuh Endang.
Dikatakan Endang, seharusnya pemerintah terutama Kemendikbud bisa memikirkan matang-matang tentang peneraman sistem zonasi ini. Ia menyebut, sistem yang dibuat oleh pemerintah ini bisa berorintasi pada korupsi.
“Kalau sekolah swasta banyak yang tutup, terus mereka (guru,red) mau kerja apa. Mereka punya anak sama istri loh yang harus kasih makan. Kalau sekolah negeri enak, mereka digaji. Lah kita yang swasta, biaya hidup sendiri tanpa bantuan pemerintah,” ucapnya ketus.
