JAKARTA – Pembangunan infrastruktur nasional tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis dan anggaran besar. Dibutuhkan perencanaan ruang yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat agar pembangunan benar-benar berdampak.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat memberikan pidato kunci dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kamis (12/06/2025), di Jakarta International Convention Center (JICC).
“Pembangunan infrastruktur membutuhkan tanah. Namun tanah itu sendiri membutuhkan kepastian hukum, aksesibilitas, zonasi yang tepat, dan harmonisasi dengan aspek lingkungan serta sosial,” ujar Ossy dalam pidatonya yang berjudul Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Ia menekankan, bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpijak pada pertimbangan teknis, tetapi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Infrastruktur, kata dia, harus hadir di tempat yang tepat, melayani wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, serta menyatukan aspek keadilan ruang dan keberlanjutan.
“Perencanaan ruang harus mampu mengarahkan rumah sakit dibangun di lokasi yang benar-benar membutuhkan, jalan dan jembatan terhubung ke wilayah yang selama ini terisolasi, dan hunian terjangkau berada dekat pusat-pusat pekerjaan,” jelasnya di hadapan ratusan peserta forum internasional tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ossy juga mengungkapkan upaya Kementerian ATR/BPN untuk mendorong lahirnya satu kebijakan perencanaan tata ruang nasional yang lebih holistik dan lintas sektor. Pendekatan ini, menurutnya, mengintegrasikan pemanfaatan lahan, rencana sektoral, dan tujuan pembangunan nasional dalam satu kerangka tata kelola yang solid.
“Kami sedang berupaya mewujudkan perencanaan ruang sebagai pilar utama pembangunan. Sebab, tanpa perencanaan yang baik, pembangunan justru bisa memperluas kesenjangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Wamen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya membangun infrastruktur yang tahan terhadap risiko – baik yang bersifat sosial maupun ekologis. Perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi, disebutnya sebagai faktor yang tak bisa lagi diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN telah mulai menerapkan sejumlah kebijakan berbasis mitigasi. Di antaranya adalah pemetaan kawasan rawan bencana, penetapan zonasi aman dari risiko geologis, serta alokasi ruang terbuka hijau (RTH) untuk meredam dampak lingkungan di kawasan perkotaan.
“Kami tahu belum semua sempurna. Tapi kami berkomitmen terus menyempurnakan, demi masa depan pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” kata Ossy.
Dalam forum ICI 2025 yang berlangsung dua hari, dari 11 hingga 12 Juni, Wamen Ossy hadir didampingi sejumlah tokoh internal Kementerian ATR/BPN, termasuk Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan, serta Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Selain Ossy, sejumlah pejabat tinggi kabinet juga turut menyampaikan keynote speech, termasuk beberapa Menteri dan Kepala Lembaga dari Kabinet Merah Putih, yang menyoroti tema infrastruktur berkelanjutan, konektivitas wilayah, dan penguatan tata kelola pembangunan.
Konferensi internasional ini menjadi ajang penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, investor. “Serta mitra pembangunan luar negeri dalam merumuskan masa depan infrastruktur Indonesia yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga inklusif dan tahan terhadap krisis,” pungkasnya. (Den)
