WALHI : Beach Club Raffi Ahmad Berpotensi Rusak Kawasan Ekologi Jogjakarta

Ilustrasi: Beach Club. (instagram emsconferences)
Ilustrasi: Beach Club. (instagram emsconferences)

JOGJAKARTA — Rencana pembangunan beach club Raffi Ahmad di Pantai Krakal, Jogjakarta mendapat tentangan dari beberapa pihak karena karena disebut dibangun di atas kawasan lindung geologi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahkan menyatakan proyek ini berpotensi merusak lingkungan.

Mengomentari hal itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar berpendapat, jika pembangunan beach club ini terbukti ada pelanggaran dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, maka pemerintah harus mencabut izin pembangunan beach club tersebut.

“Jika laporan WALHI ternyata benar, maka dengan hasil pembuktian tersebut pemerintah harus mencabut segala perizinan yang pernah dikeluarkan atas proyek tersebut, ” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Fickar pun meminta agar pemerintah melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan dari WALHI, baik izin belum atau sudah dikeluarkan dari pemerintah daerah setempat.

“Pemerintah mempunyai perangkat, baik berupa institusi maupun ahli, bahkan ada Kementerian KLHK. Artinya terhadap laporan WALHI itu bisa diselidiki dan dilakukan penelitian sebelum izin dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan,” kata dia.

Menurutnya, penelitian yang dilakukan harus melibatkan masyarakat, termasuk WALHI agar hasilnya selain legitimasi juga aspiratif. Selain itu jika terbukti, maka aparat penegak hukum harus memeriksa pejabat yang mengeluarkan izin tersebut.

“Karena ini kan kawasan lindung ekologi, jadi oknum pejabat harus diperiksa apakah ada atau tidaknya potensi dugaan suap atau korupsinya dalam proses pengeluaran perizinan pembangunan beach club tersebut,” katanya.

Sebelumnya, WALHI menyoroti potensi kerusakan lingkungan terkait rencana pembangunan beach club PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) oleh Raffi Ahmad dan Arbi Leo.

Kepala Divisi Kampanye WALHI Elki Setiyo Hadi menyatakan bahwa pembangunan tersebut dapat memperparah kekeringan di wilayah Kapanewon Tanjungsari. “Pembangunan resor yang mulai dibangun pada tahun 2024 dan akan selesai pada tahun 2025 semakin memperparah kekeringan di Kapanewon Tanjungsari,” kata Elki.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *