JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan keberadaan pulau terluar mesti dikelola dengan baik, sebagai upaya menjaga kedaulatan negara. Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Pos Pengamanan Pulau-Pulau Terluar (Pamputer) Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11).
Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Peraturan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut, posisi pulau terluar atau titik terluar menjadi titik penentu batas kedaulatan negara. “Posisi Pulau Sekatung ini, meskipun tidak ada orang, ini perannya sangat penting sekali untuk mengukur kedaulatan keluasan wilayah kita,” ucap Tito.
Terlebih, dari Pulau Sekatung, Indonesia memiliki landasan kontinen teritorial yang berkedaulatan penuh sejauh 12 mil laut, dan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil ke arah utara yang perlu dipertahankan. “Itulah pentingnya peran kita, untuk menjaga pulau ini jangan sampai bergeser,” tegas Tito.
Mantan Kapolri ini pun sempat menyinggung pengalaman yang terjadi pada Sipadan dan Ligitan beberapa waktu lalu. Ia tidak menginginkan kejadian serupa terulang kembali pada pulau terluar lainnya.
