Situs Judi Online Daftar PSE, Menteri Johnny Plate Bilang Begini

Menkominfo Johnny G. Plate.
ILUSTRASI: Menkominfo Johnny G. Plate. (Istimewa)

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate membantah, pihaknya kecolongan terkait situs judi online yang terdaftar ke dalam penyelenggara sistem elektronik (PSE). Dia menegaskan, Pemerintah berupaya membersihkan ruang lingkup digital.

“Tidak ada yang kecolongan, tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia karena judi online menabrak undang-undang,” kata Johnny di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Bacaan Lainnya

Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini menegaskan, pihaknya tidak memberi ruang kepada situs judi online untuk beroperasi di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga tidak memberi ruang digital bagi radikalisme, terorisme, pornografi dan perdagangan ilegal lainnya.

“Ini penegakan aturan ini keberpihakan dan konsistensi kita sebagai negara hukum yang menetapkan hukum sebagai panglima kita, pada saat kita melaksanakan penegakan hukum dan aturan mari bersama-sama kita kawal, kita dukung,” tegas Jhonny.

Menurut Jhonny, Kemenkominfo hanya membuka ruang seluas-luasnya bagi aktifitas yang menghidupkan ekonomi di ruang digital. Terpenting, mematuhi asas legalitas dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kementerian Kominfo mendorong dan memberikan dukungan yang kuat atas industri kreatif nasional dan membangun inovasi-inovasi nasional kita khususnya para milenial di ruang-ruang digital. Kita berharap ruang digital menjadi sehat, ruang digital yang bermanfaat, utamanya bermanfaat bagi warga negara Indonesia,” ujar Jhonny.

Sekadar informasi, terhitung sejak 30 Juli 2022, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap delapan situs dan aplikasi populer yakni PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA). Pemblokiran dilakukan lantaran delapan situs dan aplikasi tersebut tidak mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Pos terkait