JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak mampu menekan angka Covid-19 adalah pengakuan faktual.
“Walau terkesan terlambat, namun tetap patut disyukuri. Dengan pengakuan ini, presiden tentu sudah menyadari kelemahan-kelemahan yang ada. Tentu harus dicarikan bagaimana solusinya,” ujar Saleh kepada JawaPos.com, Senin (2/1).
Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini pemerintah perlu melakukan inovasi dalam perumusan kebijakan. Para ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama harus dilibatkan. Harus ada kesadaran bersama bahwa Covid-19 hanya bisa dimusnahkan jika semuanya terlibat secara aktif.
“Semua harus berkontribusi. Selain kampanye 3M dan 3T, semua harus juga terlibat mengajak orang lain. Sebab, kalau hanya sekelompok orang yang terlibat, diyakini tidak akan efektif,” katanya.
PPKM sebetulnya arahnya sangat baik. Namun dalam tataran implementatif, tidak efektif. Interaksi antar orang, tidak bisa berkurang drastis. Masih banyak kegiatan yang dihadiri banyak orang. Sanksi bagi pelanggar juga tidak tegas.
“Kebijakannya baik, implementasinya kurang. Tidak tegas. Sanksinya tidak menimbulkan efek jera. Saya kira itu masalahnya,” katanya.
