Kala itu, Indonesia mengabaikan tawaran dari Jepang yang dianggap lebih mahal. Bekerja sama dengan China yang menawarkan hanya 5 miliar dolar AS kemudian dipilih.
“Sekarang melonjak menjadi 8,6 miliar dolar AS. Wajarnya di mana?” tanya Said Didu.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan pembengkakan biaya proyek adalah hal yang wajar. Ini lantaran Indonesia baru kali pertama membangun kereta cepat dan terjadi sejumlah kemunduran pembangunan yang menaikkan cost.
