JAKARTA — Pembengkakan anggaran yang terjadi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bukan hal yang wajar. Sebab, besaran dari pembengkakan tersebut terlalu tinggi.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menolak klaim dari Kementerian BUMN yang menilai anggaran yang bertambah Rp 26,6 triliun adalah hal wajar. Sebab, angka tersebut lebih dari 10 persen anggaran awal yang sebesar Rp 113,9 triliun.
“Wajar? Eskalasi biaya lebih 10 persen dari rencana awal adalah pekerjaan orang yang tidak bisa merencanakan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (10/10).
Menurut Said Didu, anggaran kereta cepat juga semakin tidak wajar jika berkaca dari awal perkiraan. Di mana saat awal rencana pembangunan Jepang memperkirakan biaya pengerjaan habis 6 miliar dolar AS.
