PPP Kembali Usulkan RUU Larangan Mihol

Ilustrasi Mihol

JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg)DPR Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, 18 anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembagunan (PPP) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) larangan minuman beralkohol.

“Kami mengusulkan RUU larangan minuman beralkohol, spirit dan tujuan pelarangan ini selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945,” ujar Illiza kepada wartawan, Kamis (12/11).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama, pasal 28H ayat 1 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Jadi emang larangan minuman beralkohol merupakan amanah dari konstitusi dan agama,” katanya.

Menurut Djamal, dalam Alquran juga disebutkan di surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minumana keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol.

“Selain itu adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol,” ungkapnya.

“Sejumlah poin usulan norma larangan minuman beralkohol. Diantaranya, setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya dilarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau ,menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan yang memabukkan,” tambahnya.

Saat ini minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam bentuk UU. Sebab, saat ini hanya dimasukkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal yang sangat umum dan tidak disebut secara tegas oleh UU.

“Sebab itu melihat realitas iyang terjadi seharusnya pembahasan RUU minuman beralkohol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Diketahui, RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) kembali dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai Selasa (10/11). Permohonan untuk pembahasan RUU Larangan Minol sudah diajukan sejak 24 Februari 2020, namun Baleg DPR RI baru
menerima permohonan tersebut pada 17 September.

Akhirnya, rapat pembahasan awal baru dijadwalkan pada 10 November. Pengusul RUU Larangan Minol terdiri atas 21 anggota DPR RI yakni 18 anggota Fraksi PPP, dua anggota Fraksi PKS, dan satu anggota Fraksi Partai Gerindra.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, bahwa RUU Larangan Minol sudah lama dibahas dan telah berkali-kali ditunda. Kata Firman, salah satu perdebatan antara DPR RI dan pemerintah hanya masalah perkara judul. Pemerintah ingin bernama “Peraturan Minol” sedangkan DPR tetap mau “Larangan Minol”.

“Saya paham kekhawatiran minuman beralkohol beresiko, memang. Saya rasa tidak hanya minuman beralkohol saja [yang beresiko]. Saya pernah baca di media ada lomba berlebihan makan [ayam] kentucky, meninggal juga,” kata Firman saat rapat pembahasan. (jpc)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.