Sementara itu, Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS Arif Nur Fikri menyampaikan bahwa pasal 2 UU TNI secara tegas menjadikan profesionalisme TNI sebagai agenda prioritas yang harus dicapai.
Oleh karenanya, dalam Pasal 47 ayat 2, keterlibatan perwira TNI aktif dibatasi pada kemanterian dan lembaga yang berkaitan dengan keamanan negara.
Pembatasan didasarkan pada asas efektivitas, di mana aspek kemampuan dan pemahaman menjadi pertimbangan penempatan sebuah jabatan.
”Jangan sampai efektivitas tersebut tidak ada dan hanya dijadikan tempat untuk menunggu waktu penempatan bagi para perwira yang pada akhirnya nanti malah ‘magabut’,” ujarnya kepada Jawa Pos. Selain itu, dengan menempati jabatan sipil, TNI juga dapat mencampuri kebijakan sipil.Lebih jauh lagi, lanjutnya, langkah tersebut bisa menujukan adanya pelemahan sipil dalam proses tata kelola pemerintahan. ”Dengan menggoda TNI untuk masuk dan menduduki jabatan sipil,” imbuhnya.
Imbasnya, jenjang karir bagi pegawai sipil di lembaga atau kementerian yang diisi para perwira ikut terhambat.
Terkait persoalan banyaknya perwira yang non-job, Arif menilai ada yang salah dalam proses manajemen internal di Institusi TNI. Khususnya terkait dengan promosi dan kepangkatan.
