Seperti diketahui, penunjukan PJ Kepala daerah di tahap pertama menimbulkan polemik. Selain prosesnya yang dinilai tertutup, nama yang dipilih pemerintah mendapat penolakan.
Di Sulawesi Tenggara, Gubernur Ali Mazi sempat menolak Pj Bupati Muna Barat dan Pj Bupati Buton Selatan (Busel) pilihan Mendagri. Selain itu, penunjukan Brigadir Jenderal TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai PJ Bupati Seram Bagian Barat dikritik masyarakat sipil karena dianggap melanggar UU TNI.(*)
