JAKARTA – Korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah bertambah empat orang dari 1.944 menjadi 1.948. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari tim di lapangan, hingga pukul 13.00 WIB tadi, korban meninggal di Sulteng sudah terus bertambah.
“Per 8 Oktober pukul 13.00 WIB, korban meninggal dunia 1.948 orang,” ujar Sutopo saat jumpa pers di Graha BNPB, kawasan Rawa Mangun, Jakarta Timur, Senin (8/10).
Dijelaskan, semua jenazah itu berasal dari beberapa daerah, yakni dari Palu, Donggala, Sigi dan daerah lainnya. Korban meninggal dunia kebanyakan akibat ditimpa reruntuhan bangunan dan dihantam tsunami. “Rinciannya Palu 1.539 orang, Donggala 171 orang, Sigi 222 orang, Parigi Moutong 15 orang, Pasangkayu, Sulawesi Barat 1 orang,” demikian Sutopo.
Minggu (7/10) pukul 17.00 WIB, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merilis korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami Sulteng yaitu 1.944 orang.
Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menuturkan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan SAR Nasional (Basarnas), pencarian korban hanya berlangsung tujuh hari.
Jika dilihat dari hari ini, maka sudah ada penambahan empat hari. Lalu ditambah lagi tiga hari berikutnya hingga Kamis mendatang. “Kalau tanggal 11 berarti sudah 14 hari,” ujar Willem Rampangilei di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (8/10).
Pertimbangan lainnnya, imbuh Willem, para rentang waktu yang 14 hari korban sudah dipastikan meninggal dunia. Jika dapat diselamatkan, maka kondisinya sudah tidak utuh. “Jenazah itu sudah sulit diidentifikasi, sudah rusak,” sebutnya.
Tidak hanya itu, faktor lainnya penghentian pencarian korban setelah hari ke-14 yakni kondisi jenazah sudah terkubur lama. Parahnya lagi jenazah itu dipastikan telah menularkan penyakit. “Kondisi itu akan membahayakan orang yang hidup,” tegas purnawirawan perwira tinggi TNI AL itu.
Jika pencarian korban tidak dilanjutkan setelah Kamis mendatang, sementara masa tanggap darurat bisa diperpanjang. Hal itu tergantung keputusan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Saya minta kepada pemda agar masyarakatnya berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Mau diapakan dengan situasi seperti ini. Dari dialog itu nanti masyarakat akan mengusulkan keputusan kepada pemda. Dan pemda yang mengambil keputusan,” pungkas mantan Komandan Satuan Ranjau Koarmatim TNI AL itu.
(JPG)
