Kita hanya memiliki waktu lima tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (5.3) untuk menghentikan P2GP di tahun 2030. Untuk mencapai hal ini, kita perlu meningkatkan upaya kita bersama dalam mempercepat kemajuan menuju dunia di mana setiap anak perempuan dan perempuan dapat hidup bebas dari kekerasan.
Saya sangat senang bahwa upaya ini sudah dilakukan di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang melibatkan para pembuat kebijakan, kelompok agama, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Bersama kita bisa!”
Hassan Mohtashami, Perwakilan UNFPA Indonesia mengatakan “Kita harus segera mempercepat kemajuan dalam mengakhiri P2GP. Kta membutuhkan semua orang untuk ikut terlibat; pemerintah, mitra pembangunan, profesional dalam bidang kesehatan, pemimpin agama, LSM, aktivis hak asasi manusia, semua elemen bersatu sebagai sebuah aliansi.
Kita harus menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya, serta memastikan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang angka, karena setiap individu adalah manusia yang menghadapi konsekuensi psikologis dan medis dari praktik berbahaya ini.
UNFPA dan UNICEF hadir di sini, kami melakukan yang terbaik untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain di bidang ini. Dan kami berterima kasih atas dukungan mitra pembangunan kami seperti Inggris dan donor lainnya. Setiap orang mempunyai peran dalam melindungi setiap anak perempuan, jadi mari kita bertindak segera untuk mengakhiri P2GP sekarang.”
Desy Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan:
“Praktik P2GP, termasuk bentuk-bentuk medis dan simboliknya, harus dihapuskan secara bertahap, terutama jika praktik tersebut berakar pada diskriminasi berbasis gender. Untuk mengatasi masalah ini, kita memerlukan pendekatan multisektoral yang komprehensif, sehingga ini bukan upaya satu sektor saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan terkait untuk memastikan respons yang holistik dan berkelanjutan.”
Para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam diskusi untuk menyepakati strategi utama dalam menghilangkan P2GP di Indonesia yangs mencakup penanganan norma-norma budaya dan perilaku, memberdayakan para profesional kesehatan dan tokoh masyarakat untuk melakukan advokasi penghapusan P2GP, dan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia untuk memimpin upaya global dalam mengakhiri P2GP.
Kesimpulannya, pemberantasan P2GP memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang menghilangkan praktik diskriminatif dan mendorong kesetaraan gender.(*)
