MUI Sebut BNPT Tidak Mengstigma Ponpes Tempat Teroris

BNPT
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono (kedua kiri) bersama Staf Khusus Kementerian Agama Mohammad Nuruzzaman (kedua kanan) Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI (BPET MUI) Muhammad Makmun Rasyid (kiri) dan Kepala Bagian (kabag) Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar memberikan keterangan pers terkait kasus penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu (17/11/2021). Densus 88 menangkap tiga terduga teroris di Bekasi Jawa Barat yang terafiliasi oleh Jemaah Islamiyah salah satunya menjabat sebagai anggota fatwa Majelis Ulama Indonesia.FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

JAKARTA — Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Makmun Rasyid mengatakan bahwa BNPT tidak sedang menstigmasisasi pondok pesantren.

Sebagai lembaga yang memiliki misi dalam penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme, maka hasil temuan yang didapatkan agar dijadikan bentuk kewaspadaan bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Saya melihat pernyataan BNPT ini merupakan rangkaian dari penjelasannya saat rapat di DPR. Semuanya disiarkan secara terbuka. Jika kita melihat secara utuh, maka BNPT sedang tidak menstigmasisasi pondok pesantren sebagai tempat yang memproduksi, tetapi hasil temuan mereka bahwa ada kelompok teroris yang berlindung dibalik istilah dan kesakralan pondok pesantren untuk program-program rekruitmen dan penguatan ideologi,” ujar Makmun Rasyid kepada wartawan, Jumat (27/1).

Kelompok teroris dan ideolog-ideolog kelompok radikal-terorisme dalam kajian pergerakannya memang sengaja menggunakan istilah-istilah baku dan sakral seperti kotak amal, pondok pesantren, kajian bulanan dan sejenisnya.

“Bukti pernyataan BNPT tidak sedang menstigma itu kan bisa kita lihat dari jumlah pesantren, 68 pesantren yang terafiliasi atau di dalamnya terdapat orang-orang yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah dan 119 pesantren yang terafiliasi jaringan teroris,” katanya.

Pesantren di Indonesia ini sekitar 26 ribuan yang terdata di Kementerian Agama. Di mana pelajaran utama pesantren dari dulu untuk mendidik siswa-siswi untuk taat dalam beragama, cinta NKRI dan nasionalisme.

“Saya membaca semua pernyataan yang dikeluarkan BNPT soal pesantren ini. Saya tidak melihat adanya generalisasi, misalnya mengatakan ‘pesantren di Indonesia ini berjejaring dengan kelompok teroris’ atau lainnya. Angka yang disebutkan menunjukkan secara jelas bahwa dari ribuan pondok pesantren di Indonesia, ada sebagian yang berjejaring atau terafiliasi dengan kelompok terlarang,” tambahnya.

Makmun menambahkan, memang ada pernyataan yang dikeluarkan dengan tidak sempurna seperti cara menetapkan atau menetapkan bahwa pesantren yang didata ada yang berjejaring atau terlibat kelompok radikal-teroris.

“Memang ada ketidaksempurnaan dalam membuka data. Jadi para pihak bukan menyoal keresahan yang akan ditimbulkan, itu tidak relevan. Secara akademik kita bisa mempertanyakan metode penetapannya. Dan urusan ini, hanya pihak BNPT yang bisa menjelaskannya sebagai kelanjutan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.