JAKARTA — Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai telah gagal mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu buktinya, yakni PBB tidak bisa menghentikan eskalasi yang terus meluas di Timur Tengah.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang dikutip pada Minggu malam, 13 Juli 2025.
“Menurut hemat saya, telah gagal cita-cita awal mendirikan PBB sampai hari ini. Kegagalan yang sangat fatal. Melenceng. Kalau bahasa NU (Nahdlatul Ulama) sudah keluar dari khittahnya,” ujar Prof Sudarnoto.
Lanjut dia, kegagalan PBB tersebut dipicu oleh dominasi negara-negara besar yang memiliki hak veto di PBB, seperti Amerika Serikat. PBB tidak berkutik menghadapi Amerika yang melanggengkan ketidakadilan yang dialami masyarakat di Palestina.
“Banyak sekali krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan, peperangan terjadi di sana sini, sampai hari ini. Dan itu muaranya adalah satu, ketidakadilan,” jelasnya.
Hak veto adalah hak yang diberikan kepada lima negara, yakni Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan China dalam piagam PBB 1945.
Kelima negara yang tergabung dalam Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB itu dapat memakai hak veto untuk membatalkan keputusan anggota Dewan Keamanan PBB, kendati keputusan telah disepakati mayoritas anggota.
Misalnya, saat Amerika membatalkan resolusi gencatan senjata di Gaza, Palestina, yang disetujui 14 dari 15 Anggota Dewan Keamanan pada Rabu, 4 Juni 2025. Prof Sudarnoto mengatakan sudah saatnya PBB direformasi agar keputusan khususnya terkait perdamaian global tidak seenaknya diveto. Tidak boleh ada lagi negara yang memiliki dominasi di PBB seperti saat ini.
“Ketika saya memimpin sebuah FGD (Forum Group Discussion) di MUI, saya teriakkan lagi perlunya mereformasi PBB. Kalau tidak reformasi, maka 5 negara yang memiliki hak veto itu akan terus mendominasi,” kata Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Bila reformasi tidak bisa dilakukan, aktivis Muhammadiyah itu menyatakan perlunya membangun suatu sistem baru selevel dengan PBB. Ia menilai pembentukan BRICS yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan bisa menjadi alternatif.
