JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Lima orang meninggal lantaran gempa berkekuatan 6,9 skala Richter (SR) yang mengguncang sebagian Pulau Jawa dan Sumatera Jumat malam (2/8). Sedikitnya 200 rumah dan fasilitas ibadah rusak. Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Pandeglang dengan 81 rumah rusak dan satu meninggal. Disusul Kabupaten Sukabumi dengan 75 rumah rusak dan dua meninggal.
Para korban meninggal adalah Sa’in, 40, warga Kecamatan Sumur, Pandeglang; Rasinah, 48, dan Salam, 95, di Kabupaten Lebak; serta Ajay, 58, dan Ruyani, 35, di Sukabumi.
Pascagempa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan tim reaksi cepat (TRC) ke lokasi terdampak seperti Lampung Selatan, Pandeglang, Serang, Lebak, dan Sukabumi. TRC membantu pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dan pendampingan terhadap badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).
Selain itu, bersama kementerian/lembaga, TNI-Polri, dan relawan, mereka bersinergi di lapangan untuk penanganan darurat bencana. “Kepala BNPB Doni Monardo telah berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, meninjau kondisi di lapangan dan memastikan semua pelayanan publik terpenuhi,” kata Plh Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo kemarin (3/8).
Berdasar pantauan TRC, situasi dan aktivitas warga normal. Di sisi lain, BPBD yang dibantu instansi terkait melakukan pemantauan ulang di daerah pedalaman.
Megathrust
Guncangan yang muncul dari Samudra Hindia di selatan Jawa pada Jumat malam kembali mengingatkan pada potensi gempa raksasa Sunda Megathrust. Karena itu, mitigasi serta kesiapan di pesisir selatan Jawa dan barat Sumatera mutlak dipenuhi. Peneliti tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan, ada potensi gempa megathrust di Selat Sunda. Menurut perhitungannya, megathrust tersebut akan mencapai kekuatan 8,7 SR.
Gempa Jumat malam, menurut dia, tidak mengurangi kekuatan megathrust. “Gempa kemarin tidak mengurangi potensi karena tidak di-interface. Namun, malah mempercepat potensi release beberapa puluh tahun lebih cepat,” kata dia kepada Jawa Pos.
Widjo mengatakan, pemerintah melalui pusat gempa nasional di bawah Kementerian PUPR memiliki acuan potensi megathrust. Potensi kerusakan juga dipetakan. Nah, dari situ, bisa dilakukan pemetaan ancaman bencana.
Namun, saat ini belum semua wilayah rawan tsunami di daerah memiliki fasilitas shelter maupun jalur evakuasi yang memadai. Di Pangandaran, misalnya. Koordinator Tim Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami BNPB Tri Nirmalaningrum mengungkapkan, desa-desa di pinggir pantai sudah memiliki tanda jalur evakuasi serta tangga-tangga untuk mengakses puncak bukit. Kelemahannya hanya pada kondisi hotel.
Tri mengungkapkan, hotel-hotel yang berjejer di sepanjang Pantai Pangandaran tidak memiliki akses paralel yang memungkinkan penghuni bisa mengakses satu sama lain. “Masing-masing dipagar dan disekat. Jadi, harus lari ke perempatan yang dekat pantai dulu, baru bisa belok ke bukit,” tuturnya. Seharusnya, kata dia, tiap hotel memiliki akses yang paralel. Kalau bisa juga langsung menuju bukit yang berada di belakang hotel.
Agus Wibowo mengatakan, gerakan sertifikasi hotel untuk shelter bencana tsunami sudah mulai dilakukan. Hotel-hotel di Bali, misalnya, beberapa sudah memiliki sertifikat latihan bencana tsunami. Selain kesiapan fasilitas, petugas dan pegawai juga terlatih. Hotel yang baik untuk shelter, menurut Agus, bergantung pada potensi tinggi gelombang tsunami di wilayah tersebut. “Tapi, rata-rata lari ke lantai 3 aman,” jelasnya.
Hotel juga diharapkan membiarkan lantai 1 (ground) tanpa kamar penghuni. Kemudian, diisi dengan tempat-tempat terbuka seperti restoran dan lobi. Bahan pembatas jangan dibuat keras. “Misalnya, dibuat dari kaca sehingga bisa pecah kalau kena tsunami dan airnya lewat,” jelasnya.
Simulasi Bencana
Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, latihan dan simulasi bencana harus menyentuh tingkat paling bawah, yaitu keluarga. “Termasuk kepada anak-anak sekolah,” kata Doni di Pandeglang kemarin.
Latihan diinisiasi pemda setempat dan harus rutin. Sebab, gempa dan tsunami merupakan peristiwa yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tanpa ada yang bisa memprediksi. “Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan. Tidak hanya dalam teori, tapi juga dalam praktik,” imbuh mantan Danpaspampres tersebut.
Pada 12-14 Agustus Ekspedisi Destana (Desa Tangguh Bencana) yang dilaksanakan BNPB di sepanjang pantai selatan Jawa akan melintasi kawasan Pandeglang, Serang, dan Cilegon. Saat itu akan dibuatkan skenario seolah-olah terjadi gempa yang berpotensi tsunami.
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana Ditjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal mengatakan, setelah terjadi banyak bencana tahun lalu, pihaknya mengeluarkan Permendagri 101 Tahun 2018. Di dalamnya mengatur tentang standar layanan dasar kebencanaan. “Itu merupakan standar layanan minimal yang harus disediakan pemda,” ujar dia kepada koran ini tadi malam. Dengan panduan tersebut, mitigasi bisa maksimal. Jumlah korban pun dapat ditekan.
Dia menjelaskan, ada tiga aspek yang harus dilakukan pemda dalam menghadapi bencana. Pertama, wajib melakukan pemetaan bencana apa yang rawan terjadi di wilayahnya. Kedua, wajib membuat upaya pencegahan atau mitigasi. Terakhir, membuat standar evakuasi. Bagaimana respons pemda? Syafrizal menyebut implementasi di lapangan mulai berjalan. Namun, dia mengakui, ada yang cekatan dan ada pula yang ala kadarnya. “Yang ala kadarnya kami bina terus,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa anggaran tidak menjadi persoalan. Sebab, mitigasi bencana menjadi sektor yang wajib dipenuhi dalam penyusunan anggaran. Pemda tidak perlu ragu dalam memprioritaskan pembangunan yang berorientasi mitigasi bencana. Terlebih pada daerah yang tergolong rawan.
Terkait atensi khusus pada daerah pesisir selatan Jawa yang rawan megathrust, Syafrizal menuturkan, dua pekan terakhir pihaknya melakukan program khusus berupa sosialisasi di sepanjang pantai selatan. Mulai Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini tim sudah sampai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. “Sudah ke arah Banten. Kami peringatkan bahwa daerah Anda rawan,” tandasnya.
(tau/lyn/far/byu/c10/fal)
