JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun.
Hendry menilai, bahwa program tersebut tentu sangat dibutuhkan bagi para wartawan yang belum memiliki rumah. Karena, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuhnya belum memiliki rumah.
“Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ujar Hendry, dalam rilis yang diterima Radar Sukabumi, pada Selasa (8/4/2025) malam.
Hal itu disampaikan Hendry, dalam sebuah pertemuan dengan Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Pada kesempatan itu, sekaligus ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS. Program rumah subsidi ditujukan bagi wartawan yang sudah menikah dan belum memiliki rumah pribadi.
Serta yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp13 juta, di wilayah Jabodebek. Keunggulan program ini antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB. Uang muka hanya 1 persen, harga maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek.
Untuk harga diluar Jabodetabek, yakni sebesar Rp165 juta. Adapun skema cicilan hingga 20 tahun, dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan. Sebelumnya program ini telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Minggu depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran.
Dalam kesempatan itu Maruarar Sirait mengingatkan wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme. “Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Maruarar Sirait mentargetkan agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei 2025 mendatang. “Pesan Presiden Prabowo jelas, kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” tegasnya.
Sedangkan Meutya Hafidz, menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bisa ditambah. “Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ucapnya singkat.
Sementara dari pihak BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara “by name dan by address”. Dan wartawan penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.
Kemudian Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi, pungkasnya. (Ron/Ril)
