Lebih mengheranman lagi ketika tracing menggunakan ukuran rasio lacak. Padahal, menurut dia, tidak ada referensi apapun yang menyebutkan bahwa rasio lacak merupakan ukuran pengendalian.
“Ukuran pengendalian itu berapa persen dari kasus konfirmasi bisa dilacak, minimal 80 persen. Masa gitu gak baca,” keluhnya.
Belum lagi soal persepsi kesembuhan sebagai indikator pengendalian. Dia menegaskan, bahwa sembuh bukan indikator pengendalian. Sebab, sembuh itu suatu keharusan. Harus 100 persen. Sembuh sendiri diartikan sebagai berapa persen pasisn masuk rumah sakit lalu keluar sembuh bukan meninggal. Karenanya, isoman yang tanpa gejala (otg) bukan dikatakan sembuh melainkan selesai masa isomannya.
“Jangan membawa sembuh itu indikatir. Ini jangan-jangan daerah juga gak pada ngerti kriteria level 3 dan 4,” paparnya.
Ketimbang perpanjang ppkm dengan berbagai macam istilah tersebut, Masdalina lebih menyarankan agar pemerintah kerja keras di lapangan. Mulai dari penguatan 3M.
Dalam pelaksanaannya, tak perlu diukur dengan misalnya kasus naik karena 3M kendor. Padahal 3T kedodoran. Yang perlu dilakukan pemerintah cukup dengan memberikan stok masker jika ditemukan masyarakat yang tak menggunakannya.
“Jadi kalau ada yang gak pake masker bukan difoto, tapi dikasih masker. Gak bisa cuci tangan, dibikin fasilitasnya,” tegasnya.
Lali, perkuat 3T. Hingga kini penguatan testing dinainya masih janji-janji saja. target testing 500 ribu sehari pun belum pernah tercapai.
Target vaksinasi Covid-19 sehari 1 juta pun hanya isapan jempol belaka. Menurutnya, target ini baru tercapai 8 kali pada Juli ini. Bahkan, pernah ada hari yang vaksinasinya hanya 100 ribuan saja
“Jangan harap terkendali kalau ngomong doang. Itu lip service,” ungkapnya.
Menurutnya, memang instruksi presiden jelas dalam penanganan Covid-19. sayangnya, instruksi itu kemudian hanya jadi turunan ke bawah. “kenapa gak bisa? Bosnya kebanyakan. Pelaksana gak ada. Vaksinasi misalnya. Sampai bawah gak ada vaksinnya. Gimana,” pungkasnya.
