KPK Sebut Bupati Langkat Terima Fee dari Pengaturan Proyek

KPK
Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020-2022. Dalam penangkapan ini KPK juga menangkap enam orang lainnya yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta, dan mengamankan uang senilai Rp 786 juta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin menerima fee dari pengaturan berbagai proyek di wilayahnya. Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada tiga tersangka yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Mereka yang diperiksa di antaranya, Iskandar PA, Marcos Surya Abdi dan Isfi Syahfitra. Mereka masing-masing diperiksa dalam statusnya sebagai saksi.

Bacaan Lainnya

“Tim penyidik mengkonfirmasinya ketiganya, terkait dengan dugaan pengaturan berbagai proyek di Pemkab Langkat dengan adanya penyetoran sejumlah uang berupa fee untuk kemudian diserahkan pada tersangka TRP,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (25/1).

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022. KPK menduga, Terbit Rencana Perangin Angin mematok fee 15 persen dari nilai proyek paket pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp 4,3 miliar.

Terbit Rencana ditetapkan sebagai salah satu penerima suap bersama empat orang lainnya yakni, Iskandar PA (Kepala Desa Balai Kasih) yang juga saudara kandung Bupati, Marcos Suryadi Abdi(swasta/kontraktor), Shuhandra Citra (swasta/kontraktor), dan Isfi Syafitri (swasta/kontraktor). Serta seorang tersangka lagi sebagai pemberi suap, Muara Perangin Angin (swasta/kontraktor).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan