Ketua SETARA Hendardi : MK Promosikan Kejahatan Konstitusional

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi/Net
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi/Net

JAKARTA — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mengungkapkan bahwa Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan Konstitusi RI.

Menurutnya bahwa MK tak ubahnya sedang mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional (constitutional evil).

Bacaan Lainnya

“MK sesuka hati menafsir ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. MK yang mengklaim sebagai the sole interpreter of the constitution atau satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan (constitutional evil),” jelas Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (16/10).

“Apapun alasannya, MK telah melampaui batas kewenangannya. MK telah mengambil alih peran DPR dan Presiden, dua institusi yang mempunyai kewenangan legislasi, karena dengan putusan menerima dan mengubah bunyi pasal tersebut, artinya MK menjalankan positive legislator,” jelasnya.

Hendardi menyebut dalam posisi ini, kelas kenegarawanan seperti apa yang hendak dibanggakan dari hakim-hakim MK. Pasalnya, putusan yang diambil tidak mencerminkan sikap para negarawan yang baik.

Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke bursa Pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan bahwa putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia,” ungkapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *