JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi dengan menargetkan capaian tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yakni predikat A atau memuaskan.
Target ambisius tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam webinar nasional bertajuk “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A”, yang diselenggarakan pada Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini digagas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN.
“Dengan lima strategi utama yang kami tetapkan, saya yakin budaya kerja di Kementerian ATR/BPN akan menjadi lebih terukur, lebih berdampak, dan tentu saja lebih membanggakan dalam upaya meraih predikat SAKIP A,” kata Wamen Ossy dalam sambutan kuncinya di hadapan lebih dari 1.000 peserta webinar di kutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Adapun lima strategi utama yang dipaparkan Wamen Ossy sebagai peta jalan menuju SAKIP A adalah, leadership commitment (komitmen pimpinan), perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, digitalisasi dan pengambilan keputusan berbasis data, monitoring dan evaluasi berbasis bukti (evidence), serta anajemen penghargaan dan konsekuensi (reward and consequence management).
Wamen Ossy menekankan bahwa capaian predikat SAKIP A bukan semata-mata angka administratif, melainkan refleksi dari reformasi birokrasi yang sesungguhnya. “Kita tidak hanya bicara soal sistem dan dokumen, tetapi soal kepercayaan publik, efektivitas program nasional, serta warisan tata kelola yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa SAKIP harus dipahami bukan hanya sebagai sebuah sistem pelaporan, tetapi sebagai sebuah mindset baru dalam pelayanan publik yang menuntut perubahan budaya kerja secara kolektif. “Perjalanan menuju SAKIP A adalah transformasi mentalitas birokrasi agar lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, dalam sambutannya menuturkan bahwa webinar ini menjadi momen strategis untuk menguatkan roadmap SAKIP yang tidak hanya realistis, tetapi juga progresif. “Dokumen roadmap bukan sekadar formalitas, melainkan alat navigasi agar seluruh unit kerja memiliki arah dan tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja,” ujar Agustyarsyah.
Ia berharap para peserta dapat mengimplementasikan wawasan dan arahan yang diperoleh ke dalam kerja nyata di lapangan. “Roadmap ini harus diwujudkan dalam bentuk kolaborasi lintas unit, optimalisasi sumber daya, dan keberlanjutan transformasi birokrasi,” tambahnya.
Webinar tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagai narasumber kunci, di antaranya Sekretaris Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi; Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; serta Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan. Mereka memaparkan kebijakan strategis, efektivitas pelaksanaan evaluasi SAKIP, serta langkah-langkah konkret perbaikan kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN meneguhkan tekadnya untuk menjadi instansi yang tidak hanya patuh terhadap sistem pengawasan. “Iya, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Den)
