JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pembentukan Densus Tipikor dievaluasi kembali.
ICW juga meragukan independensi densus bentukan Polri itu. Terlebih, ketidakberpihakan dalam hal menangani perkara korupsi yang ada di Indonesia.
Apalagi, kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho, Polri didukung dari DPR, terutama Komisi III dan panitia khusus hak angket terhadap KPK.
Bila nantinya berjalan, Polri dikhawatirkan tidak berani menyentuh kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan.
“Bahaya ketika penanganan perkara kemudian menyentuh pihak yang dianggap supporter, apakah bisa seindependen itu?” tanya dia ketika berdiskusi di Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Dia juga mempertanyakan, apakah Polri ada mengusut kasus yang melibatkan anggota komisi III DPR. Hal itu kata dia sangat jarang, ditambah lagi Kapolri dipilih melalui mekansime legislatif di DPR.
Dia lantas membandingkan penyeleksian Kapolri dengan dengan pimpinan KPK dipilih secara independen oleh panitia seleksi. Sehingga dia berpendapat bila KPK bisa lebih bebas intervensi pihak-pihak yang kepentingan.
Polri juga menurut dia masih rentan tersandera kepentingan di legislatif soal anggaran. “Contohnya saja, kasus yang melibatkan partai politik, polisi bisa disandera soal anggaran,” kata Emerson.
Ke depannya, bila Densus Tipikor benar-benar terbentuk, maka koordinasinya akan langsung di bawah Kapolri. Sehingga, kemungkinan konflik kepentingannya kecil.
“Karena KPK tidak berani menangani kasus yang nyenggol polisi. Kendala KPK sebenernya bisa ditutup Densus Tipikor ini untuk menangani polisi bandel,” kata Emerson.
Apalagi, salah satu tujuan pembentukan Densus Tipikor yakni mengembalikan citra Polri dalam penanganan kasus korupsi.(elf/JPC)
