JAKARTA – Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi demo besar-besaran yang akan digelar, bukan sebagai upaya untuk menentang pemerintah.
Honorer K2 baik yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) maupun belum, hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo.
“Demo bukan berarti menentang pemerintah. Namun untuk menyampaikan aspirasi di kala jalan persuasif sudah buntu. Honorer K2 tetap loyal kepada pemerintah dan tetap mencintai Presiden Jokowi,” kata Titi kepada JPNN.com, Selasa (18/2).
Yang dituntut dalam aksi nanti adalah segera diterbitkan Perpres tentang PPPK, yang menjadi payung hukum penerbitan NIP dan SK PPPK hasil seleksi tahap pertama Februari 2019.
Titi yakin kalau PPPK tahap satu klir, honorer K2 yang belum ikut seleksi PPPK tahap pertama, akan ikut di tahap berikutnya.
Saat ini kata Titi, masing-masing daerah sedang melakukan konsolidasi mempersiapkan demo. Bila sampai akhir Februari ini Perpres belum juga terbit, mereka akan turun ke jalan.
“Honorer K2 yang belum lulus PPPK juga akan ikut demo. Karena mereka tahu, Perpres itu dasar hukumnya. Kalau Perpresnya ada, PPPK tahap satu bisa diselesaikan. Otomatis akan ada peluang untuk honorer K2 yang belum diakomodir,” terangnya.
“Jadi demo itu bukan hanya buat yang lulus PPPK. Namun buat honorer K2 seluruhnya. Semoga saja Perpres segera terbit, jadi enggak perlu demo lagi. Cukup melakukan persuasif untuk perjuangan berikutnya,” sambung Titi. (esy/jpnn)
