JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) memahami kondisi yang ada. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan rasa sakit namun hanya sementara.
“Menimbulkan masalah, yes. Akan painfull buat kita, ada sakit buat kita. Tapi, saya kira setelah beberapa bulan tidak ada masalah. Asal kita kompak aja,” kata luhut di SMA Unggul Del di Kabuparen Toba, Sumatera Utara, Sabtu 3 September 2022.
Luhut menambahkan, menaikkan harga BBM adalah opsi terbaik saat ini meskipun tidak mengenakkan, hal ini perlu dilakukan. Pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara maju. “Menaikkan harga BBM, itu sudah kita hitung bahwa itu yang terbaik,” ujarnya.
Sementara Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah diterapkan pemerintah, hanya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang belum dilakukan.
“Subsidi beda dengan bantuan sosial (Bansos). Itu tugas pemerintah dalam menjaga masyarakat dari masalah sosial ekonomi yang terjadi,” kata Hery kepada Disway.id, Minggu 4 Agustus 2022.
Jadi menghapus atau mengalihkan subsidi energi ke bansos berpotensi maladministrasi karena dalam UU energi dan uu migas mengatur subsidi energi. “Kalau mengalihkan atau meniadakan subsidi energi itu harus merevisi pasal dari UU energi dan UU migas,” imbuhnya.
jadi sambung dia, konsentrasi pemerintah tinggal ke pembatasan distribusi BBM bersubsidi dengan revisi Perpres tersebut Kalau kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar tidak dilakukan maka kasus jebolnya kuota BBM bersubsidi akan terus berlanjut.
Kelompok mampu lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi tersebut maka akan merugikan masyarakat tidak mampu. “Ini yang saya maksud katagori maladministrasi,” ujarnya.
Saat ini mobil pribadi dan industri memang paling banyak minum pertalite dan solar dari segi volume BBM, tapi dari segi jumlah kendaraan sepeda motor paling banyak bergantung pertalite.
Keputusan pemerintah untuk tetap menaikan harga BBM bersubsidi dianggap sama saja mencekik rakyatnya sendiri. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah benar-benar tidak memiliki empati.
