Kerusakan fisik meliputi 67.857 unit rumah rusak, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit mushola rusak, dan 20 unit perkantoran rusak. ”Angka ini juga sementara,” jelasnya.
Kerugian dan kerusakan akibat gempa 6,4 SR dan 7 SR di NTB dan Bali diperkirakan lebih dari Rp. 2 triliun rupiah. Kerugian dan kerusakan ini meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya dan lintas sektor. ”BNPB masih melakukan hitung cepat untuk menghitung kerugian ekonomi,” pungkas Sutopo.
Di Jakarta, pemerintah akhirnya menyepakati besaran bantuan rehabilitasi rumah yang dialami korban gempa Lombok dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (10/8). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, nantinya besaran bantuan akan ditetapkan menjadi tiga kategori.
Untuk rumah dengan kerusakan berat, lanjut basuki, pemerintah akan memberikan bantuan masing-masing Rp. 50 juta. Sementara untuk sedang Rp. 20 juta dan ringan sebesar Rp. 10 juta.Berdasarkan hasil inventarisir pemerintah setempat, jumlah kerusakan rumah mencapai 22.721 unit. Di mana kerusakan ringan sebanyak 12.278 rumah, sedang 723 rumah, dan berat 9.220 rumah. “Berat berarti sudah ambrol semua, kalau ringan mungkin masih berani orang tinggal. Tapi kalau sedang sudah tidak berani tinggal di rumah,” ujarnya.
Basuki menuturkan, bagi rumah yang akan diperbaiki, konstruksinya harus sesuai yang ditetapkan Kementerian PUPR. Di mana desainnya harus tahan gempa. “Itu harus, kalau enggak itu mengulangi kesalahan yang lalu dengan konstruksi yang tidak tahan gempa,” imbuhnya.Terkait ketersediaan dana, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi memastikan cukup. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp. 4 triliun. Meskipun tidak semuanya untuk Lombok, namun penggunaan bisa menyesuaikan. “Anytime ada, menteri keuangan siap,” ujarnya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, hingga saat ini, dana tanggap bencana yang sudah digunakan untuk Lombok mencapai Rp. 35 Miliar. Jumlah itu masih kecil karena baru dikeluarkan untuk support makanan, minuman, pengobatan, hingga hal-hal yang sifatnya emergency. Jika sudah digunakan untuk infrastruktur, maka dipastikan akan jauh lebih besar. “Jadi tinggal nunggu BNPB saja,” tuturnya.
