Untuk itu, dirinya sangat menentang keras keinginan Gapmmi menunda Zero ODOL sampai 2025 mendatang. Dirinya bahkan sudah berkirim surat ke kementrian terkait soal hal tersebut dan bahkan sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan korlantas Polri jangan sampai alasan kemacetan dan pandemi dijadikan alasan untuk menundak Zero ODOL.
“Ya saya baru kemarin diterima Korlantas Polri sejak pukul 10,00 sampai 12,00 WIB, dan kami nyatakan penolakan Zero ODOL ini. Respon mereka merasa senang, dan meminta kami untuk mengawal proses Zero Odol ini agar proses Zero ODOL 1 Januari 2023 berjalan, “tukasnya.
“Kita jelas menentang, bahkan saya rekomendasikan ke Kemenhub segera dimulai razia Zero ODOL sejak Januari tahun 2021. Saya juga mendorong Kemenhub segera melakukan penegakkan hukum secara ketat dan efektif atas pelanggaran ODOL yang dapat dimulai dari armada AMDK sebagai pelopor menuju Zero ODOL. Hal ini mengigat bahwa AMDK di Indonesia dikontrol oleh satu market leader yang menguasai 46,7 persen pasar nasional, “tandasnya. (*)
