JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan dilaporkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Metro Jaya atas dugaan kejahatan ekonomi di Papua.
Soal kabar itu, Jurubicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menyampaikan, Menko Luhut tahu persis bisnis yang ada di Papua dan memiliki data lengkap. Karena itu, Luhut tidak akan gentar dengan rencana pelaporan sejumlah LSM tersebut.
“Menyikapi rencana pelaporan para LSM. Pak Menko Luhut tidak khawatir karena tahu persis tidak ada bisnis di sana. Yang harusnya khawatir itu yang buat kajian cepat,” ucap Jodi kepada Kantor Berita Politik RMOL (jaringan Radar Sukabumi), Rabu (23/3).
Jodi mengatakan, kajian cepat yang dilakukan para LSM terkait bisnis di Papua itu tidak mendasar. Pasalnya, hanya mengandalkan kecapatan data yang bersumber dari informasi yang viral di lapangan.
“Metodologi kajian cepat itu gimana sih? Apa nggak harus crosscheck sama orang yang ditarget oleh laporan tersebut? Parameternya gimana sebuah kajian cepat bisa dipublikasikan atau diviralkan?” tanyanya.
Dia menambahkan, Luhut meminta data kajian cepat itu dibuka secara transparan di meja hijau agar publik mengetahui seperti apa bisnis yang terjadi di Papua tersebut.
