Upaya Kemenag menawar atau negosiasi biaya paket layanan di Masyair itu mendapat dukungan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dia meminta Kemenag untuk terus memperjuangkan negosiasi harga tersebut. Dia berharap dengan adanya negosiasi itu, Saudi menetapkan biaya Masyair yang lebih proporsional. ’’Mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah (haji) terbanyak,’’ katanya.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima rombongan pimpinan BPKH di Jakarta kemarin (15/8). Usai pertemuan Masduki Baidlowi, selaku juru bicara Wakil Presiden menyampaikan beberapa poin pertemuan tersebut. Diantaranya adalah pimpinan BPKH menginginkan supaya dana haji yang mereka kelola bisa berkelanjutan ke depannya. ’’Karena problem utama haji adalah subsidinya sangat besar,’’ kata Masduki.
Dia menjelaskan rata-rata tahun ini jemaah membayar ongkos haji sekitar Rp 40 juta. Sementara itu biaya haji secara riil atau keseluruhannya sekitar Rp 100 juta. Sehingga ada 60 persen dana haji yang disubsidi dari hasil pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. ’’Subsidi itu bukan dari APBN,’’ tandasnya. (*)
