Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, prosedur penyaluran dana untuk warga tersebut dimulai dari pendataan rumah yang rusak. Ada tim verifikator yang terdiri atas petugas dari kementerian dan lembaga terkait. Setelah verifikasi dilakukan, bupati setempat akan membuat surat keputusan. Kemudian, BNPB mengajukan anggaran tersebut kepada menteri keuangan.
”Supaya cepat, arahan dari Bu Menkeu bahwa kita bagikan dulu Rp 10 juta. Kan nggak mungkin dikasih Rp 50 juta, tentu ada penahapan. Jadi, kebijakan itu juga salah satu percepatan untuk pemulihan,” jelasnya.
Willem menambahkan, pendataan dan verifikasi baru selesai untuk 17.400-an rumah dan tim masih terus bekerja di lapangan. Setelah diverifikasi, dana segera dicairkan langsung untuk setiap pemilik rumah Rp 10 juta. Pendataan dilakukan berdasar nama, alamat, serta nomor rekening. ”Sehingga dengan Rp 10 juta itu masyarakat bisa langsung beli bahan bangunan. Kalau perintahnya kita mulai pembangunan itu 1 September,” ungkapnya.
Selain itu, BNPB sudah mengajukan dana Rp 6 triliun ke Kemenkeu. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan. Bukan hanya untuk perumahan. ”Sasarannya membangun kembali perumahan, infrastruktur sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, gedung-gedung pemerintahan, itu semua. Jadi, total semua kebutuhannya untuk pemulihan itu, kita butuh sekitar Rp 6 triliun,” ungkap dia.
BNPB hanya mengajukan dana tersebut. Sedangkan pengelolaan dana itu diserahkan kepada kementerian terkait sesuai dengan instruksi presiden (inpres). Misalnya, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur adalah urusan Kementerian PUPR. Sedangkan pembangunan sekolah oleh Kemenkeu. ”Tetapi, BNPB selaku koordinator sesuai udang-undang dan inpres, kita akan mengoordinasikan itu semua, terutama masalah anggaran,” jelas dia.
Persiapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu dibantu anggota TNI dan Polri untuk pembersihan puing-puing. Selain itu, akan didirikan depo-depo bangunan di setiap kecamatan hingga ke desa-desa yang besar. Di samping itu, tenaga pendamping teknis dari mahasiswa disiapkan sekitar dua ribu orang. ”Tadi perintah Bapak Wapres bekerja sama dengan Kadin dan gubernur Jatim untuk mendirikan depo-depo bahan bangunan di setiap kecamatan,” jelas dia.
