Amnesty International Indonesia Dorong Moratorium

JAKARTA – Bertepatan Hari Anti Hukuman Mati Rabu (10/10), Amnesty International Indonesia mencatat jumlah terpidana mati di Indonesia sebanyak 299 orang. Sebagian di antaranya warga negara asing.

Tiga kasus melatari mereka sehingga divonis mati oleh lembaga peradilan tanah air. Yaitu, pembunuhan, narkotika, dan terorisme. Adapun di luar negeri tidak kurang 188 Warga Negara Indonesia (WNI) juga dijerat hukuman mati.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, jumlah terpidana mati di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Sebelum menjadi 299 tahun ini, sampai akhir tahun lalu angka terpidana mati masih 262 orang. Angkanya bertambah seiring vonis hukuman mati yang diketok hakim sepanjang tahun ini. ”Sedikitnya 37 vonis mati sejak Januari,” ungkap dia kemarin.

Namun demikian, Usman bersyukur lantaran dua tahun belakangan tidak satu pun terpidana mati dieksekusi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut dia, itu merupakan langkah positif dari pemerintah. ”Itu kami anggap sebagai moratorium (hukuman mati) secara de facto,” ujarnya.

Dia berharap ke depan lahir kebijakan moratorium hukuman mati secara de jure. Sehingga tidak ada lagi hukuman mati di Indonesia. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Usman tegas menyebutkan bahwa hukuman mati tidak seharusnya berlaku. Sebab, hukuman itu secara jelas membuka pintu yang memungkinkan lembaga peradilan mencabut hak hidup seseorang.

Karena itu pula, dorongan pemerintah membuat kebijakan moratorium hukuman mati terus dia suarakan. ”Kami merekomendasikan Indonesia mengikuti langkah negara lain,” imbuhnya.

Langkah yang dimaksud Usman tidak lain adalah keputusan menghilangkan hukuman mati dari sistem peradilan. ”Negara-negara di dunia menuju penghapusan hukuman mati,” imbuhnya.

Data yang diperoleh Amnesty International Indonesia, eksekusi mati di seluruh dunia terus turun. Setidaknya dari 2015. Angka ekeskusi mati 1.634 tahun tiga tahun lalu, turun menjadi 1.032 pada 2016. Kemudian turun lagi menjadi 993 tahun lalu.

Sedikit banyak, sambung Usman, angka tersebut menunjukan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati semakin berkurang. Untuk itu, dia juga berharap besar pemerintah tetap pada posisi abstain atau malah mendukung Resolusi ke-7 Moratorium terkait penggunaan hukuman mati dalam Sidang Umum PBB Desember tahun ini.”Kami yakin Indonesia akan mengedepankan persepektif HAM dalam mengambil keputusan pada resolusi tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Usman menyampaikan bahwa ada beberapa hal positif yang bisa diambil apabila pemerintah menelurkan kebijakan moratorium hukuman mati. Termasuk di antaranya kesempatan menyelamatkan ratusan WNI yang terancam hukuman mati di luar otoritas Idndonesia. ”Memudahkan diplomasi Indonesia dalam membebaskan WNI yang terkena vonis mati di luar negeri,” imbuhnya.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menyebutkan, dirinya juga setuju dengan keterangan Usman. ”ICJR mendorong hukuman mati tidak diberlakukan lagi di Indonesia,” kata dia. Namun demikian, pemangku kebijakan di tanah air dia nilai masih belum tegas bersikap soal hukuman mati. Meski dua tahun terakhir tidak ada eksekusi mati, jumlah terpidana vonis mati terus bertambah.

 

(syn/ttg)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *