Warga Desak Pabrik Teh Ditutup

  • Whatsapp

“Memang perusahaan teh ini, izin nya sudah dikeluarkan oleh Walikota Sukabumi. Namun, saat ini berdasarkan pengaduan dari warga mengenai izin industri perusahaan tersebut, belum dilengkapi. Jadi mereka hanya punya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan surat izin gangguan atau HO saja, itu pun SIUP-nya perdagangaan bukan industri,” katanya.

Ia menambahkan, DLH bakal melakukan penanganan masalah ini. Terlebih sudah keluar izin industrinya. Izin industri itu harus dilengkapi dengan dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Bacaan Lainnya

Malah kata Martha, perusahaan teh tersebut, hingga saat ini belum terdata sebagai perusahaan industri. Sebab, yang sedang diawasi DLH adalah perushaaan yang memenuhi Tanda Daftar Industri (TDI). Ia juga menegaskan pabrik tersebut harus mengantongi SPPL dan dokumen lainnya sesuai dengan proses perizinan dan mekanisme yang sudah ditentukan.

“Bermula dari pengaduan masyarakat. Namun, setelah kami dalami ternyata perusahaan itu, belum ada izinnya. Jadi jika warga mendesak untuk melakukan proses penutupan, sudah jelas itu bukan kewenangan dari DLH, tetapi harus dilakukan dari dinas perizinan dan direkomendasikan untuk mengeluarkan surat tembusan sesuai dengan Perda Nomor 3 kepada pihak Satpol PP untuk segera mengecek ke lapangan bersama-sama,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi, Dody S mengatakan, perushaan teh ini, harus segera memperbaharui semua perizinannya dan harus disesuaikan dengan peruntukannnya. Saat ini gudang harus disesuaikan. Selain itu, dirinya juga menyampaikan di depan anak pemilik pabrik.

“Tolong harus ada tindak lanjut dan ada pendekatan persuasif dengan masyarakat. Bukan hanya itu, pihak perushaaan juga harus segera menyelesaikan secara administrasi, karena permasalahan ini berhubungan dengan dinas perizinan,” katanya.

Saat disinggung, mengenai adanya tuntutan warga yang mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup. Dirinya mengaku, pihak DPMPTSP Kota Sukabumi harus bisa mencarikan solusi yang terbaik.

Karena, ia merasa prihatin kepada sejumalah warga yang tengah menggantungkan hidupnya dengan cara bekerja di perusahaan tersebut.

“Perusahaan ini, memang tidak bisa dipungkiri telah menyalahi aturan dan berkaitan dengan sanksi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalo perusahaan ini izinnya perdagangan sudah pas, tetapi kalo izinnya industri jelas salah. Intinya, untuk keinginan warga menutup perusahaan, kami akan mengembalikan dengan kehendak warga itu sendiri,” pungkasnya. (cr13/t)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *